Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang dari rumah Anas Urbaningrum, salah satunya surat kaleng. Dalam surat itu tercatut nama Presiden SBY. Namun pihak Istana menyatakan, surat kaleng di rumah Anas itu adalah hal yang tak jelas dan tak perlu ditanggapi.
"Mungkin saya harus katakan di sini, bahwa kami tidak dalam posisi untuk menanggapi atau menjawab suatu pertanyaan yang tidak jelas. Akal sehat kita juga bicara kalau ini tak perlu ditanggapi," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2013).
Julian mengatakan, surat kaleng yang dimaksud sama sekali tidak ketahui siapa penulisnya. Sehingga hanya akan menghabiskan energi untuk menanggapi. Apa pun isi dari surat kaleng itu tak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga tak perlu ditanggapi.
"Bagaimana saya bisa menjawab hal yang memang tak jelas. Surat darimana, siapa yang buat? Kalau klaim seperti itu kita tanggapi mungkin akan habis waktu kita. Bagaimana, bisa bantu saya menjawab soal ini, tidak bisa kan?" ujarnya.
"Tudingan-tudingan seperti itu harus dibuktikan secara hukum, kita tidak bisa mengatakan sesuatu untuk hal-hal yang tak perlu ditanggapi," imbuhnya.
Julian juga mengatakan dirinya belum melaporkan hal ini kepada SBY, kendati dia yakin Ketua Umum Partai Demokrat itu sudah mengetahuinya. Tak ada hal yang dirasa cukup penting di dalam kabar penemuan surat kaleng itu.
"Saya tidak mendengar, sejauh yang saya ketahui beliau juga tidak menanggapi. Tidak mungkin juga beliau tidak mengetahui. Kami belum melapor kepada Presiden karena kami tidak melihat ada urgensinya. Sesuatu yang tidak ada urgensinya, masa kami harus laporkan," kata Julian.
"Kalau ada yang harus ditanggapi tentu akan kami teruskan (ke Presiden), tapi ini kan tidak. Kami tidak melihat ini sesuatu yang penting untuk ditanggapi Presiden. Kalau ini sesuatu yang penting dan memang perlu untuk ditanggapi kami akan tanggapi," pungkasnya. (Ado/Ndy)
"Mungkin saya harus katakan di sini, bahwa kami tidak dalam posisi untuk menanggapi atau menjawab suatu pertanyaan yang tidak jelas. Akal sehat kita juga bicara kalau ini tak perlu ditanggapi," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2013).
Julian mengatakan, surat kaleng yang dimaksud sama sekali tidak ketahui siapa penulisnya. Sehingga hanya akan menghabiskan energi untuk menanggapi. Apa pun isi dari surat kaleng itu tak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga tak perlu ditanggapi.
"Bagaimana saya bisa menjawab hal yang memang tak jelas. Surat darimana, siapa yang buat? Kalau klaim seperti itu kita tanggapi mungkin akan habis waktu kita. Bagaimana, bisa bantu saya menjawab soal ini, tidak bisa kan?" ujarnya.
"Tudingan-tudingan seperti itu harus dibuktikan secara hukum, kita tidak bisa mengatakan sesuatu untuk hal-hal yang tak perlu ditanggapi," imbuhnya.
Julian juga mengatakan dirinya belum melaporkan hal ini kepada SBY, kendati dia yakin Ketua Umum Partai Demokrat itu sudah mengetahuinya. Tak ada hal yang dirasa cukup penting di dalam kabar penemuan surat kaleng itu.
"Saya tidak mendengar, sejauh yang saya ketahui beliau juga tidak menanggapi. Tidak mungkin juga beliau tidak mengetahui. Kami belum melapor kepada Presiden karena kami tidak melihat ada urgensinya. Sesuatu yang tidak ada urgensinya, masa kami harus laporkan," kata Julian.
"Kalau ada yang harus ditanggapi tentu akan kami teruskan (ke Presiden), tapi ini kan tidak. Kami tidak melihat ini sesuatu yang penting untuk ditanggapi Presiden. Kalau ini sesuatu yang penting dan memang perlu untuk ditanggapi kami akan tanggapi," pungkasnya. (Ado/Ndy)
