Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 sebesar Rp 2,4 juta per bulan terus mendapat tentangan dari organisasi buruh. Perlawanan tersebut akan dibuktikan buruh dengan melakukan Mogok Daerah (Modar) pada pekan depan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh akan melakukan pemogokan sesuai prosedur Undang-undang (UU) di masing-masing wilayah kerja buruh.
"Seluruh buruh akan menggelar pemogokan atau dikenal dengan istilah Mogok Daerah (Modar) mulai Senin (18/11/2013) dan hari-hari ke depan. Ribuan pabrik juga bakal stop produksi," tegas dia dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti ditulis Minggu (17/11/2013).
Said memastikan bahwa Modar akan berlangsung di Bogor, Bandung, Purwakarta, Bekasi, Sidorajo, Mojokerto, Pasuruan, Surabaya, Batam dan daerah lainnya. Sasaran utama aksi massal ini adalah berunjuk rasa di kantor Bupati atau Walikota.
Demo buruh, kata dia, juga akan mewarnai kota Jakarta dalam satu pekan ke depan di Gedung DPRD DKI Jakarta saat sidang Paripurna DPRD DKI berlangsung.
"Puncaknya sekitar 25-26 November ini, seluruh pabrik di kawasan industri berlokasi di DKI bakal stop produksi. Ribuan buruh juga akan melakukan aksi menuju Balai Kota, Jakarta," paparnya.
Diakui Said, Modar dilakukan untuk mendesak Jokowi mengubah besaran UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3 jutaan. "Kami mendesak Jokowi merevisi besaran UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3 juta-an dengan perhitungan nilai Komponen Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 2,77 juta per bulan," pungkasnya.
Sebelumnya, Said Iqbal pernah menyatakan buruh akan terus melakukan perlawanan terhadap penetapan UMP saat ini."Kita tetap melakukan perlawanan terus, kita akan mogok paling cepat minggu ketiga bulan ini, paling lama akhir bulan November. Mogok terus dilaksanakan, agar tuntutan upah buruh agar direalisasikan oleh pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Menurut Said, mogok nasional kali ini kembali melibatkan daerah khusus industri di kawasan Jabodetabek, seperti Tanjung Priok, Pulogadung, Sunter dan Cikarang. Kawasan industri ini diprediksi lumpuh kembali. Demikian pula kawasan industri di daerah-daerah besar lain di Indonesia. (Fik/Igw)
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh akan melakukan pemogokan sesuai prosedur Undang-undang (UU) di masing-masing wilayah kerja buruh.
"Seluruh buruh akan menggelar pemogokan atau dikenal dengan istilah Mogok Daerah (Modar) mulai Senin (18/11/2013) dan hari-hari ke depan. Ribuan pabrik juga bakal stop produksi," tegas dia dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti ditulis Minggu (17/11/2013).
Said memastikan bahwa Modar akan berlangsung di Bogor, Bandung, Purwakarta, Bekasi, Sidorajo, Mojokerto, Pasuruan, Surabaya, Batam dan daerah lainnya. Sasaran utama aksi massal ini adalah berunjuk rasa di kantor Bupati atau Walikota.
Demo buruh, kata dia, juga akan mewarnai kota Jakarta dalam satu pekan ke depan di Gedung DPRD DKI Jakarta saat sidang Paripurna DPRD DKI berlangsung.
"Puncaknya sekitar 25-26 November ini, seluruh pabrik di kawasan industri berlokasi di DKI bakal stop produksi. Ribuan buruh juga akan melakukan aksi menuju Balai Kota, Jakarta," paparnya.
Diakui Said, Modar dilakukan untuk mendesak Jokowi mengubah besaran UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3 jutaan. "Kami mendesak Jokowi merevisi besaran UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3 juta-an dengan perhitungan nilai Komponen Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 2,77 juta per bulan," pungkasnya.
Sebelumnya, Said Iqbal pernah menyatakan buruh akan terus melakukan perlawanan terhadap penetapan UMP saat ini."Kita tetap melakukan perlawanan terus, kita akan mogok paling cepat minggu ketiga bulan ini, paling lama akhir bulan November. Mogok terus dilaksanakan, agar tuntutan upah buruh agar direalisasikan oleh pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Menurut Said, mogok nasional kali ini kembali melibatkan daerah khusus industri di kawasan Jabodetabek, seperti Tanjung Priok, Pulogadung, Sunter dan Cikarang. Kawasan industri ini diprediksi lumpuh kembali. Demikian pula kawasan industri di daerah-daerah besar lain di Indonesia. (Fik/Igw)
