Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara tegas menyebut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan pemimpin dalam kebijakan upah murah.
Pernyataan tersebut dilontarkan Presiden KSPI, Said Iqbal dengan alasan bahwa keputusan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 DKI Jakarta sebesar 10,9% yang jauh lebih kecil ketimbang wilayah lain.
"Jokowi seharusnya malu sebagai pemimpin rakyat memutuskan kenaikan UMP DKI hanya 10,9% atau jauh lebih kecil dibanding kenaikan UMP di daerah lain. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) juga selalu berbohong dan plinplan soal UMP karena dia pernah menyebut biaya hidup layak di Jakarta Rp 4 juta," tegas dia dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti ditulis Minggu (17/11/2013).
Said menyebut, Bupati Subang memutuskan kenaikan UMP di daerahnya sebesar 50%, Sidoarjo, Pasuruan dan Gresik masing-masing naik 36%, serta UMP di Mojokerto yang meningkat 42%.
Sebagai contoh, lanjutnya, upah minimum di atas 30% antara lain Subang dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,5 juta, Gresik dari Rp 1,7 juta menjadi Rp 2,3 juta, Surabaya dari Rp 1,7 juta menjadi Rp 2,2 juta, Sidoarjo dan Pasuruan menjadi Rp 2,3 juta dari sebelumnya Rp 1,7 juta serta Mojokerto dari Rp 1,7 juta menjadi Rp 2,4 juta per bulan.
"Buruh akan terus melawan kebijakan pemerintah yang pro upah murah, termasuk melawan Jokowi dan Ahok sebagai pemimpin di Indonesia dalam kebijakan upah murah," pungkas Said. (Fik/Igw)
Pernyataan tersebut dilontarkan Presiden KSPI, Said Iqbal dengan alasan bahwa keputusan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 DKI Jakarta sebesar 10,9% yang jauh lebih kecil ketimbang wilayah lain.
"Jokowi seharusnya malu sebagai pemimpin rakyat memutuskan kenaikan UMP DKI hanya 10,9% atau jauh lebih kecil dibanding kenaikan UMP di daerah lain. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) juga selalu berbohong dan plinplan soal UMP karena dia pernah menyebut biaya hidup layak di Jakarta Rp 4 juta," tegas dia dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti ditulis Minggu (17/11/2013).
Said menyebut, Bupati Subang memutuskan kenaikan UMP di daerahnya sebesar 50%, Sidoarjo, Pasuruan dan Gresik masing-masing naik 36%, serta UMP di Mojokerto yang meningkat 42%.
Sebagai contoh, lanjutnya, upah minimum di atas 30% antara lain Subang dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,5 juta, Gresik dari Rp 1,7 juta menjadi Rp 2,3 juta, Surabaya dari Rp 1,7 juta menjadi Rp 2,2 juta, Sidoarjo dan Pasuruan menjadi Rp 2,3 juta dari sebelumnya Rp 1,7 juta serta Mojokerto dari Rp 1,7 juta menjadi Rp 2,4 juta per bulan.
"Buruh akan terus melawan kebijakan pemerintah yang pro upah murah, termasuk melawan Jokowi dan Ahok sebagai pemimpin di Indonesia dalam kebijakan upah murah," pungkas Said. (Fik/Igw)
