Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan ada 10 daerah rawan konflik jelang Pemilu 2014 mendatang. Karena itu, Polri akan menerjunkan jajarannya untuk mengawal keamanan ekstra di 10 daerah tersebut.
Kesepuluh daerah itu yakni, Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua.
"Kalau Papua jelas ya sangat kompleks, dari segi keamanannya. Juga Aceh yang memiliki partai lokal," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Badroddin menambahkan, selain Papua, pengetatan keamanan juga dilakukan di Aceh, karena adanya partai lokal. Lantaran, apabila partai lokal di sana terpenuhi segala aspirasi atau keinginannya, pasti tidak akan ada gesekan. Selain itu pemicu konflik lainnya jelang pemilu diperkirakan berasal dari partai politik di tingkat pusat maupun para caleg-calegnya.
"Dari parpol, bisa internal maupun antar parpol. Caleg-caleg yang berkompetisi di daerahnya juga bisa menjadi faktor penyebab kerawanan," ujar Badroddin.
Karena itu, ia menambahkan, untuk mengantisipasi konflik di daerah rawan konflik tersebut pihaknya mengunakan pola pengamanan yang ketat. Kalau misalnya daerah tersebut aman, 2 sampai 3 TPS bisa hanya 1 polisi.
"Tapi kalau Rawan I, maka 1 TPS 1 polisi 2 Keamanan Rakyat (Kamra). Kalau Rawan II itu 1 TPS 2 polisi 2 Kamra," jelas Badroddin.
Meski demikian, Badroddin meminta semua pihak bekerja sama untuk menciptakan kondisi pemilu yang kondusif. (Adi/Sss)
Kesepuluh daerah itu yakni, Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua.
"Kalau Papua jelas ya sangat kompleks, dari segi keamanannya. Juga Aceh yang memiliki partai lokal," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Badroddin menambahkan, selain Papua, pengetatan keamanan juga dilakukan di Aceh, karena adanya partai lokal. Lantaran, apabila partai lokal di sana terpenuhi segala aspirasi atau keinginannya, pasti tidak akan ada gesekan. Selain itu pemicu konflik lainnya jelang pemilu diperkirakan berasal dari partai politik di tingkat pusat maupun para caleg-calegnya.
"Dari parpol, bisa internal maupun antar parpol. Caleg-caleg yang berkompetisi di daerahnya juga bisa menjadi faktor penyebab kerawanan," ujar Badroddin.
Karena itu, ia menambahkan, untuk mengantisipasi konflik di daerah rawan konflik tersebut pihaknya mengunakan pola pengamanan yang ketat. Kalau misalnya daerah tersebut aman, 2 sampai 3 TPS bisa hanya 1 polisi.
"Tapi kalau Rawan I, maka 1 TPS 1 polisi 2 Keamanan Rakyat (Kamra). Kalau Rawan II itu 1 TPS 2 polisi 2 Kamra," jelas Badroddin.
Meski demikian, Badroddin meminta semua pihak bekerja sama untuk menciptakan kondisi pemilu yang kondusif. (Adi/Sss)
