Pemerintah Indonesia menilai sikap Australia yang bersikeras menutupi penyadapan komunikasi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah petinggi negara lainnya sebagai cara yang tak akan menyelesaikan masalah. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan tidak akan minta maaf pada Indonesia atas skandal penyadapan itu.
"Yang sudah terjadi atau tengah terjadi dengan kebijakan (Australia) untuk tidak mengiyakan atau meniadakan, tidak membantu situasi yang ada sekarang. Jadi situasi ini perlu diselesaikan pihak Australia," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Faizasyah menampik alasan pemerintah Australia bahwa masalah ini menyangkut keamanan nasional, sehingga pemerintah Negeri Kanguru itu sulit untuk membeberkan fakta yang ada.
"Apakah tidak boleh jika Indonesia juga mempertanyakan national security-nya? Hal ini juga menyangkut aspek sekuriti, karena ada tindakan yang melampaui batas yang terkait keamanan kita juga. Keamanan komunikasi pada pejabat tinggi itu sesuatu yang sangat fundamental," jelas Teuku.
Ia berharap Australia bisa lebih jernih melihat kasus ini, karena akan sangat berdampak pada hubungan kedua negara jika Australia tetap pada pendiriannya.
"Kita berbicara mengenai kepentingan sekarang dan jangka panjang. Sebenarnya yang dirugikan adalah hubungan bilateral itu sendiri," imbuh Teuku.
Indonesia, lanjut Faizasyah, tak akan segan-segan mengambil langkah tegas jika Australia tak mau mengubah sikapnya, karena masih banyak negara lain yang bisa diajak bekerja sama dengan posisi saling menghargai.
"Indonesia memiliki hubungan bilateral dengan banyak negara, jadi kita tentu punya komitmen bekerja sama dengan bayak negara pula. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan negara lain," tandas Teuku. (Adi/Sss)
[Baca Juga: SBY-PM Australia Belum Saling Telepon]
"Yang sudah terjadi atau tengah terjadi dengan kebijakan (Australia) untuk tidak mengiyakan atau meniadakan, tidak membantu situasi yang ada sekarang. Jadi situasi ini perlu diselesaikan pihak Australia," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Faizasyah menampik alasan pemerintah Australia bahwa masalah ini menyangkut keamanan nasional, sehingga pemerintah Negeri Kanguru itu sulit untuk membeberkan fakta yang ada.
"Apakah tidak boleh jika Indonesia juga mempertanyakan national security-nya? Hal ini juga menyangkut aspek sekuriti, karena ada tindakan yang melampaui batas yang terkait keamanan kita juga. Keamanan komunikasi pada pejabat tinggi itu sesuatu yang sangat fundamental," jelas Teuku.
Ia berharap Australia bisa lebih jernih melihat kasus ini, karena akan sangat berdampak pada hubungan kedua negara jika Australia tetap pada pendiriannya.
"Kita berbicara mengenai kepentingan sekarang dan jangka panjang. Sebenarnya yang dirugikan adalah hubungan bilateral itu sendiri," imbuh Teuku.
Indonesia, lanjut Faizasyah, tak akan segan-segan mengambil langkah tegas jika Australia tak mau mengubah sikapnya, karena masih banyak negara lain yang bisa diajak bekerja sama dengan posisi saling menghargai.
"Indonesia memiliki hubungan bilateral dengan banyak negara, jadi kita tentu punya komitmen bekerja sama dengan bayak negara pula. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan negara lain," tandas Teuku. (Adi/Sss)
[Baca Juga: SBY-PM Australia Belum Saling Telepon]
