Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan kemajuan pembangunan telah mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Kondisi ini ikut mendongkrak penjualan kendaraan di wilayah perkotaan yang menunjukkan status seseorang.
"Kendaraan baik motor dan mobil menjadi kebanggaan dan simbol status masyarakat perkotaan," ungkap Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priyatna saat membuka Lokakarya Pengembangan Transportasi Perkotaan "Mempercepat Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Transportasi Perkotaan" di Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Dia juga menambahkan, pergerakan urbanisasi terasa sangat cepat karena masyarakat desa berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman menuju ibukota ataupun kota besar lainnya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik.
"Perjalanan ke tempat kerja yang cukup jauh menggunakan kendaraan kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi, boros bahan bakar dan meningkatnya emisi gas rumah kaca," jelasnya.
Dampak kemacetan tersebut, kata Dedi, tidak diimbangi dengan perluasan ruang publik atau ruang terbuka hijau. Pasalnya saat ini, ruang publik di perkotaan baru sekitar 7%-9% dari total wilayah.
"Inilah saatnya kita melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki sistem transportasi di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan, misalnya angkutan umum," tutur dia.
Dalam acara Lokakarya Pengembangan Transportasi Perkotaan, dihadiri oleh Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Kota dan Lingkungan Yani, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Bandung Ridwal Kamil dan lainnya. (Fik/Nur)
"Kendaraan baik motor dan mobil menjadi kebanggaan dan simbol status masyarakat perkotaan," ungkap Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priyatna saat membuka Lokakarya Pengembangan Transportasi Perkotaan "Mempercepat Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Transportasi Perkotaan" di Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Dia juga menambahkan, pergerakan urbanisasi terasa sangat cepat karena masyarakat desa berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman menuju ibukota ataupun kota besar lainnya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik.
"Perjalanan ke tempat kerja yang cukup jauh menggunakan kendaraan kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi, boros bahan bakar dan meningkatnya emisi gas rumah kaca," jelasnya.
Dampak kemacetan tersebut, kata Dedi, tidak diimbangi dengan perluasan ruang publik atau ruang terbuka hijau. Pasalnya saat ini, ruang publik di perkotaan baru sekitar 7%-9% dari total wilayah.
"Inilah saatnya kita melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki sistem transportasi di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan, misalnya angkutan umum," tutur dia.
Dalam acara Lokakarya Pengembangan Transportasi Perkotaan, dihadiri oleh Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Kota dan Lingkungan Yani, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Bandung Ridwal Kamil dan lainnya. (Fik/Nur)
