Ulah Australia yang menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta pejabat pemerintah Indonesia lainnya diprediksi dapat berdampak pada hubungan dagang kedua negara.
Mantan negosiator di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Daniel Burrows menilai kondisi ini bisa mendorong Indonesia mempersulit para pengusaha Australia yang hendak berbisnis di dalam negeri.
Seperti dikutip ABC Online, Rabu (20/11/2013), Burrows mengungkapkan, pemerintah Indonesia dapat memperlambat urusan birokrasi setiap penduduk Australia yang ingin berbisnis di negaranya.
"Akan ada penundaan putusan kerjasama, dan saya rasa permintaan Australia tak akan lagi menjadi prioritas," ungkapnya.
Pria yang saat ini memimpin perusahaan konsultasi perdagangan Asia, TradeWorthy, menambahkan, pejabat negeri Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur bisnis asing termasuk persetujuan dan putusan agenda usaha.
"Saat presiden merasa tersinggung, dampaknya dapat merembes hingga bagian birokrasi," ujarnya.
Dia mengungkapkan, birokrat Indonesia yang berurusan dengan seluruh aplikasi bisnis internasional dapat mengambil langkah-langkah yang kurang menguntungkan bagi perdagangan Australia.
"Apakah harus ditunda atau diterima? Apakah pemerintah pusat mau menerima aplikasi bisnis dari Australia?," ungkap Burrows mencoba mengilustrasikan tindakan birokrat Indonesia menanggapi aksi penyadapan Australia.
Menurutnya, sekarang hanya persoalan waktu di mana pemerintah Indonesia akan segera menahan berbagai keinginan bisnis pengusaha dan eksportir Australia. (Sis/Nur)
Mantan negosiator di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Daniel Burrows menilai kondisi ini bisa mendorong Indonesia mempersulit para pengusaha Australia yang hendak berbisnis di dalam negeri.
Seperti dikutip ABC Online, Rabu (20/11/2013), Burrows mengungkapkan, pemerintah Indonesia dapat memperlambat urusan birokrasi setiap penduduk Australia yang ingin berbisnis di negaranya.
"Akan ada penundaan putusan kerjasama, dan saya rasa permintaan Australia tak akan lagi menjadi prioritas," ungkapnya.
Pria yang saat ini memimpin perusahaan konsultasi perdagangan Asia, TradeWorthy, menambahkan, pejabat negeri Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur bisnis asing termasuk persetujuan dan putusan agenda usaha.
"Saat presiden merasa tersinggung, dampaknya dapat merembes hingga bagian birokrasi," ujarnya.
Dia mengungkapkan, birokrat Indonesia yang berurusan dengan seluruh aplikasi bisnis internasional dapat mengambil langkah-langkah yang kurang menguntungkan bagi perdagangan Australia.
"Apakah harus ditunda atau diterima? Apakah pemerintah pusat mau menerima aplikasi bisnis dari Australia?," ungkap Burrows mencoba mengilustrasikan tindakan birokrat Indonesia menanggapi aksi penyadapan Australia.
Menurutnya, sekarang hanya persoalan waktu di mana pemerintah Indonesia akan segera menahan berbagai keinginan bisnis pengusaha dan eksportir Australia. (Sis/Nur)
