Pemilu 2014 sebentar lagi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap mengawal persiapan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kebutuhan pemilu nanti.
"Sejak awal Oktober kami sudah kirimi surat KPU dan baru dapat respons pada pertengahan November ini," kata pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Pengawasan Daniel Zuchron kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Dia menuturkan, Bawaslu sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu akan memonitor sekaligus melakukan supervisi KPU. Pengawasan akan dilakukan pada setiap tahapan pemilu, termasuk perencanaan pengadaan kebutuhan logistik pemilu.
"Kita akan lanjut koordinasi ini, termasuk bagaimana soal mengukur aspek manajemen yang bisa membantu KPU, karena perencanaan dan pengadaan ini menyangkut kegiatan kolosal pemilu," ucap Daniel.
"Ya nanti awal bulan Desember kami akan adakan Rakornas yang melibatkan semua penyelenggara pemilu. Di sana akan dibahas soal kebutuhan dan pengawasan logistik pemilu, baik berskala nasional maupun daerah," pungkas Daniel.
Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa KPU, merupakan pijakan hukum KPU dalam melakukan proses tender. Adapun lelang surat suara Pemilu 2014 direncanakan memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran pada pertengahan Desember 2013. Sementara penendatanganan kontrak dilakukan pada awal Januari. (Ndy/Ism)
"Sejak awal Oktober kami sudah kirimi surat KPU dan baru dapat respons pada pertengahan November ini," kata pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Pengawasan Daniel Zuchron kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Dia menuturkan, Bawaslu sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu akan memonitor sekaligus melakukan supervisi KPU. Pengawasan akan dilakukan pada setiap tahapan pemilu, termasuk perencanaan pengadaan kebutuhan logistik pemilu.
"Kita akan lanjut koordinasi ini, termasuk bagaimana soal mengukur aspek manajemen yang bisa membantu KPU, karena perencanaan dan pengadaan ini menyangkut kegiatan kolosal pemilu," ucap Daniel.
"Ya nanti awal bulan Desember kami akan adakan Rakornas yang melibatkan semua penyelenggara pemilu. Di sana akan dibahas soal kebutuhan dan pengawasan logistik pemilu, baik berskala nasional maupun daerah," pungkas Daniel.
Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa KPU, merupakan pijakan hukum KPU dalam melakukan proses tender. Adapun lelang surat suara Pemilu 2014 direncanakan memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran pada pertengahan Desember 2013. Sementara penendatanganan kontrak dilakukan pada awal Januari. (Ndy/Ism)
