Penyadapan menjadi isu terhangat di Indonesia. Betapa tidak, telepon seluler Presiden SBY, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah pejabat disadap oleh Australia. Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPR pun akan menggelar rapat dengan instansi pemerintah seperti Kemenlu, Kemenkominfo, dan Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia.
"Besok akan rapat komprehensif dengan BIN, Menhan, Kominfo. Kita akan rapatkan besok. Dengan Menlu (Marty Natalegawa) juga. Mungkin Dubes (Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema) juga akan hadir," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2013).
Ramadhan mengatakan, rapat perlu dilakukan karena tidak menutup kemungkinan penyadapan dilakukan kepada petinggi negara. "Saya percaya tidak hanya itu. Pasti lebih dari itu, Ketua KPK (Abraham Samad) bisa saja disadap, MK, DPR," kata Ramadhan.
Pria yang akrab disapa Rampo ini juga menuturkan, bila hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia diputus, maka akan membuat kerugian yang besar pada pihak Negari Kanguru.
"15 Ribu pengungsi masuk setiap tahunnya. Bisakah Australia menghadapi tanpa bantuan Indonesia," tandas Ramadhan.
Dalam dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional atau National Security Agency (NSA) AS Edward Snowden, Presiden SBY disebutkan telah disadap Australia melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009.
Selain SBY, badan mata-mata Australia bernama Defence Signals Directorate (DSD) juga menyadap Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Menpora Andi Mallarangeng, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, mantan Menkeu Sri Mulyani, Widodo Adi Sucipto, dan Sofyan Djalil. (Tnt/Sss)
"Besok akan rapat komprehensif dengan BIN, Menhan, Kominfo. Kita akan rapatkan besok. Dengan Menlu (Marty Natalegawa) juga. Mungkin Dubes (Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema) juga akan hadir," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2013).
Ramadhan mengatakan, rapat perlu dilakukan karena tidak menutup kemungkinan penyadapan dilakukan kepada petinggi negara. "Saya percaya tidak hanya itu. Pasti lebih dari itu, Ketua KPK (Abraham Samad) bisa saja disadap, MK, DPR," kata Ramadhan.
Pria yang akrab disapa Rampo ini juga menuturkan, bila hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia diputus, maka akan membuat kerugian yang besar pada pihak Negari Kanguru.
"15 Ribu pengungsi masuk setiap tahunnya. Bisakah Australia menghadapi tanpa bantuan Indonesia," tandas Ramadhan.
Dalam dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional atau National Security Agency (NSA) AS Edward Snowden, Presiden SBY disebutkan telah disadap Australia melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009.
Selain SBY, badan mata-mata Australia bernama Defence Signals Directorate (DSD) juga menyadap Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Menpora Andi Mallarangeng, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, mantan Menkeu Sri Mulyani, Widodo Adi Sucipto, dan Sofyan Djalil. (Tnt/Sss)
