Ketua Satgas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) M Ihsan mengaku prihatin dengan sikap Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tak terima dikritik terkait ucapan yang menyebut pelajar nakal sebagai calon bajingan.
Menurut Ihsan, pihaknya hanya mengingat bila ucapan tersebut tak layak dilontarkan oleh seorang pejabat negara. "Apakah salah kalau diingatkan istilahnya tidak tepat menggunakan 'calon bajingan', 'goblok', dan lain lain," kata Ihsan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Menurut Ihsan, pemimpin telah terikat dengan sumpah jabatan yang harus menjaga etika, kesopanan, dan perilaku, serta menjadi teladan. Dan itu dinilai tak dilakukan oleh Ahok.
"Tapi kenapa ketika diingatkan, Ahok marah besar sampai berani mengatakan lembaga negara menghabiskan uang karena tidak ada kerjanya," tanya Ihsan.
Untuk itu, Ahok dinilai tak mengerti soal perlindungan anak yang diamanatkan dalam undang-undang. "Lagi-lagi Ahok tidak memahami UU, karena KPAI dalam Pasal 76 UUPA bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan memberi masukan pada presiden," jelas dia.
Pengawasan yang dilakukan KPAI, lanjut dia, jika sudah masuk ke ruang publik, sepantasnya diingatkan agar ada berita yang berimbang. "Saya heran, apa yang sedang dalam pikiran seorang wakil gubernur, kenapa begitu marahnya jika ingatkan," ucap Ihsan.
Ihsan menambahkan, kinerja KPAI bukan Ahok yang mengevaluasi melainkan Komisi VIII DPR sebagi mitra kerja dan Presiden yang mengangkat Komisioner KPAI.
"Sebaiknya Ahok fokus menyelesaikan agenda yang menumpuk di DKI Jakarta daripada mengumbar kemarahan semakin menunjukan karakter pemimpin yang perlu dipertanyakan," tuturnya.
Kinerja positif Gubernur DKI Jakarta, kata Ihsan, jangan dirusak oleh arogansi Ahok yang menyerang dengan cara-cara yang tidak terhormat terhadap individu dan lembaga. "Semoga ada waktu untuk muhasabah bagi kita semua agar lebih rendah hati ketika diberi amanah. Masyarakat akan semakin simpatik pada Jokowi-Ahok," tukas Ihsan.
Sebelumnya, Ahok kembali berkomentar keras. Pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini menilai, keberadaan komisi-komisi bentukan pemerintah pusat yang jumlah nya saat ini sebanyak lebih dari 70 lembaga, tidak terlihat kerjanya. Bahkan Ahok menilai komisi-komisi itu hanya menghamburkan keuangan negara. (Ali/Mut)
Menurut Ihsan, pihaknya hanya mengingat bila ucapan tersebut tak layak dilontarkan oleh seorang pejabat negara. "Apakah salah kalau diingatkan istilahnya tidak tepat menggunakan 'calon bajingan', 'goblok', dan lain lain," kata Ihsan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Menurut Ihsan, pemimpin telah terikat dengan sumpah jabatan yang harus menjaga etika, kesopanan, dan perilaku, serta menjadi teladan. Dan itu dinilai tak dilakukan oleh Ahok.
"Tapi kenapa ketika diingatkan, Ahok marah besar sampai berani mengatakan lembaga negara menghabiskan uang karena tidak ada kerjanya," tanya Ihsan.
Untuk itu, Ahok dinilai tak mengerti soal perlindungan anak yang diamanatkan dalam undang-undang. "Lagi-lagi Ahok tidak memahami UU, karena KPAI dalam Pasal 76 UUPA bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan memberi masukan pada presiden," jelas dia.
Pengawasan yang dilakukan KPAI, lanjut dia, jika sudah masuk ke ruang publik, sepantasnya diingatkan agar ada berita yang berimbang. "Saya heran, apa yang sedang dalam pikiran seorang wakil gubernur, kenapa begitu marahnya jika ingatkan," ucap Ihsan.
Ihsan menambahkan, kinerja KPAI bukan Ahok yang mengevaluasi melainkan Komisi VIII DPR sebagi mitra kerja dan Presiden yang mengangkat Komisioner KPAI.
"Sebaiknya Ahok fokus menyelesaikan agenda yang menumpuk di DKI Jakarta daripada mengumbar kemarahan semakin menunjukan karakter pemimpin yang perlu dipertanyakan," tuturnya.
Kinerja positif Gubernur DKI Jakarta, kata Ihsan, jangan dirusak oleh arogansi Ahok yang menyerang dengan cara-cara yang tidak terhormat terhadap individu dan lembaga. "Semoga ada waktu untuk muhasabah bagi kita semua agar lebih rendah hati ketika diberi amanah. Masyarakat akan semakin simpatik pada Jokowi-Ahok," tukas Ihsan.
Sebelumnya, Ahok kembali berkomentar keras. Pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini menilai, keberadaan komisi-komisi bentukan pemerintah pusat yang jumlah nya saat ini sebanyak lebih dari 70 lembaga, tidak terlihat kerjanya. Bahkan Ahok menilai komisi-komisi itu hanya menghamburkan keuangan negara. (Ali/Mut)
