Kasus penyadapan yang dilakukan Pemerintah Australia terhada RI menimbulkan kemarahan publik termasuk Presiden SBY. Namun kasus itu hingga kini belum mengganggu hubungan kerjasama militer Indonesia dengan Australia.
"Sampai saat ini kerjasama militer kita dengan mereka (militer Australia) masih berjalan, tak terganggu ya," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Markas Komando Badan intelijen Satrategis TNI (Mako BAIS), Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2013).
Moeldoko mengungkapkan, atas kasus itu pihaknya belum memerintahkan apapun terhadap institusinya terkait apa yang harus dilakukan ke depan terhadap kerjasama militer.
"Yang akan ditinjau pemerintah adalah pertukaran informasi di bidang intelijen dengan Australia. Kita juga ada kerjasama dalam bidang logistik dan pertukaran pelajar baru ada pembicaraan seperti itu," ungkap Moeldoko.
Namun, Moeldoko akan mematuhi apapun yang diminta pemerintah terhadap TNI. Ia menambahkan, TNI hingga kini masih fokus dalam pengamanan tahun politik menjelang Pemilu 2014. Karena TNI sudah menegaskan akan turut berpartisipasi mengamankan pemilu tahun depan secara netral.
"Siang ini saya juga menyelenggarakan rapat intelijen di seluruh jajaran. Kita mau memasuki tahun politik sehingga intelijen harus diperkuat akselerasinya dan kapasitasnya, agar bisa mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, agar panglima bisa mendapatkan informasi yang akurat," tandas Moeldoko.
Sementara pernyataan berbeda disampaikan Presiden SBY, yang menyatakan pihaknya telah menyiapkan 3 langkah tegas sebagai sikap Indonesia atas penyadapan yang dilakukan Australia terhadap dirinya dan sejumlah pejabat RI lain pada 2009 lalu.
Di antara ketiga langkah itu, SBY menyatakan, Indonesia bakal menghentikan sementara pertukaran informasi intelijen dan latihan militer antara kedua negara.
"Saya minta dihentikan dulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, maupun yang sifatnya gabungan," kata SBY di Kantor Presiden, Jakarta. (Ali/Mut)
"Sampai saat ini kerjasama militer kita dengan mereka (militer Australia) masih berjalan, tak terganggu ya," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Markas Komando Badan intelijen Satrategis TNI (Mako BAIS), Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2013).
Moeldoko mengungkapkan, atas kasus itu pihaknya belum memerintahkan apapun terhadap institusinya terkait apa yang harus dilakukan ke depan terhadap kerjasama militer.
"Yang akan ditinjau pemerintah adalah pertukaran informasi di bidang intelijen dengan Australia. Kita juga ada kerjasama dalam bidang logistik dan pertukaran pelajar baru ada pembicaraan seperti itu," ungkap Moeldoko.
Namun, Moeldoko akan mematuhi apapun yang diminta pemerintah terhadap TNI. Ia menambahkan, TNI hingga kini masih fokus dalam pengamanan tahun politik menjelang Pemilu 2014. Karena TNI sudah menegaskan akan turut berpartisipasi mengamankan pemilu tahun depan secara netral.
"Siang ini saya juga menyelenggarakan rapat intelijen di seluruh jajaran. Kita mau memasuki tahun politik sehingga intelijen harus diperkuat akselerasinya dan kapasitasnya, agar bisa mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, agar panglima bisa mendapatkan informasi yang akurat," tandas Moeldoko.
Sementara pernyataan berbeda disampaikan Presiden SBY, yang menyatakan pihaknya telah menyiapkan 3 langkah tegas sebagai sikap Indonesia atas penyadapan yang dilakukan Australia terhadap dirinya dan sejumlah pejabat RI lain pada 2009 lalu.
Di antara ketiga langkah itu, SBY menyatakan, Indonesia bakal menghentikan sementara pertukaran informasi intelijen dan latihan militer antara kedua negara.
"Saya minta dihentikan dulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, maupun yang sifatnya gabungan," kata SBY di Kantor Presiden, Jakarta. (Ali/Mut)
