Pemerintah menyatakan kunci keberhasilan dalam membangun transportasi umum adalah tarif yang terjangkau. Apabila tarif transportasi publik terlalu mahal, masyarakat pasti lebih memilih membeli motor ketimbang naik angkutan umum.
Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, masyarakat pasti akan berhitung soal ongkos transportasi di Jakarta maupun di kota lain.
Sehingga tarif menjadi kunci bagi pemerintah maupun perusahaan supaya orang tertarik pindah dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum.
"Kenapa jumlah pengguna motor membludak?. Sederhana saja, mereka pasti menghitung biaya transport, misalnya pergi pulang ke kantor naik busway dan angkot Rp 20 ribu per hari atau Rp 400 ribu per bulan. Kalau ongkos saja mahal lebih baik uangnya digunakan untuk cicil motor dan dia cuma keluar biaya angsuran serta bahan bakar paling sebulan Rp 80 ribu," jelasnya di Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Namun dampaknya, tambah Armida, membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tembus hampir Rp 200 triliun dan peningkatan emisi gas rumah kaca, serta kemacetan. Kecuali ada peringatan keras bagi kendaraan motor, seperti dilarang masuk kota, tarif parkir yang mahal dan sebagainya.
"Tapi ini juga tidak didukung dengan fasilitas pejalan kaki, kesenjangan sosial, kebijakan Public Service Obligation (PSO) untuk kendaraan umum khususnya angkutan perkotaan sehingga orang tak tertarik menggunakan transportasi massal," paparnya.
Untuk itu, Armida mengatakan, pemerintah memiliki strategi perbaikan mobilitas perkotaan dengan cara membenahi infrastruktur transportasi, seperti memperbaiki jalan, moda transportasi, efisiensi operasional dan pelayanan angkutan barang serta angkutan umum perkotaan.
"Angkutan barang juga menjadi penyebab kemacetan. Strategi atasi kemacetan ada dua sisi, yaitu pendekatan push demand management ERP three in one, parkir mahal, pengembangan transportasi massal, seperti bus rapid transit (BRT), mass rapid transit (MRT), monorel dan sebagainya," tukasnya.
Dalam catatannya, pemerintah telah membangun dan mengembangkan transportasi massal di enam kawasan metropolitan di seluruh Indonesia, antara lain :
1. Metropolitan Jabodetabek
Pengembangan angkutan umum, seperti pembangunan mass rapid transit, monorel, jaringan kereta api commuter dan jalur lingkar Jabodetabek, penambahan armada dan sterilisasi jalur busway Transjakarta, dan pemberlakuan sistem ERP dan penertiban parkir on street, pembangunan ruas jalan tol.
2. Metropolitan Bandung Raya
Pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road, jalan tol Soreang-Koja, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, jalur ganda dan elektrifikasi Padalarang-Cimahi-Bandung-Cicalengka, reaktivasi jalur kereta api Cikudapateuh-Soreang-Ciwidey dan pengembangan Trans Metro Bandung 6 koridor.
3. Metropolitan Mebidangro (Medan, Binjai, Dali Serdang dan Karo)
Pembangunan MRT di Mebidangro 9 koridor RT, kereta api komuter, transfer poin untuk angkutan pemadu moda, angkutan pesisir pantai, jalan tol Trans Sumatera.
4. Metropolitan Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)
Pengembangan jaringan kereta api, rencana induk angkutan massal kota Surabaya, infrstruktur jalan, jalan tol tengah kota Surabaya, penyelesaian Middle Eastern ring road, peningkatan jalan akses menuju kawasan industri Gresik dan penanganan beberapa simpang strategis
5. Metropolitan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan)
Pengembangan bus rapid transit 2 koridor dan pembangunan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa
6. Metropolitan Mammanisata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar)
Pengembangan angkutan massal perkotaan BRT, pembatasan lalu lintas pada ruas utama, dan peningkatan kaspitas jaringan jalan serta pengembangan angkutan umum massal meliputi BRT 11 koridor. (Fik/Nur)
Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, masyarakat pasti akan berhitung soal ongkos transportasi di Jakarta maupun di kota lain.
Sehingga tarif menjadi kunci bagi pemerintah maupun perusahaan supaya orang tertarik pindah dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum.
"Kenapa jumlah pengguna motor membludak?. Sederhana saja, mereka pasti menghitung biaya transport, misalnya pergi pulang ke kantor naik busway dan angkot Rp 20 ribu per hari atau Rp 400 ribu per bulan. Kalau ongkos saja mahal lebih baik uangnya digunakan untuk cicil motor dan dia cuma keluar biaya angsuran serta bahan bakar paling sebulan Rp 80 ribu," jelasnya di Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Namun dampaknya, tambah Armida, membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tembus hampir Rp 200 triliun dan peningkatan emisi gas rumah kaca, serta kemacetan. Kecuali ada peringatan keras bagi kendaraan motor, seperti dilarang masuk kota, tarif parkir yang mahal dan sebagainya.
"Tapi ini juga tidak didukung dengan fasilitas pejalan kaki, kesenjangan sosial, kebijakan Public Service Obligation (PSO) untuk kendaraan umum khususnya angkutan perkotaan sehingga orang tak tertarik menggunakan transportasi massal," paparnya.
Untuk itu, Armida mengatakan, pemerintah memiliki strategi perbaikan mobilitas perkotaan dengan cara membenahi infrastruktur transportasi, seperti memperbaiki jalan, moda transportasi, efisiensi operasional dan pelayanan angkutan barang serta angkutan umum perkotaan.
"Angkutan barang juga menjadi penyebab kemacetan. Strategi atasi kemacetan ada dua sisi, yaitu pendekatan push demand management ERP three in one, parkir mahal, pengembangan transportasi massal, seperti bus rapid transit (BRT), mass rapid transit (MRT), monorel dan sebagainya," tukasnya.
Dalam catatannya, pemerintah telah membangun dan mengembangkan transportasi massal di enam kawasan metropolitan di seluruh Indonesia, antara lain :
1. Metropolitan Jabodetabek
Pengembangan angkutan umum, seperti pembangunan mass rapid transit, monorel, jaringan kereta api commuter dan jalur lingkar Jabodetabek, penambahan armada dan sterilisasi jalur busway Transjakarta, dan pemberlakuan sistem ERP dan penertiban parkir on street, pembangunan ruas jalan tol.
2. Metropolitan Bandung Raya
Pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road, jalan tol Soreang-Koja, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, jalur ganda dan elektrifikasi Padalarang-Cimahi-Bandung-Cicalengka, reaktivasi jalur kereta api Cikudapateuh-Soreang-Ciwidey dan pengembangan Trans Metro Bandung 6 koridor.
3. Metropolitan Mebidangro (Medan, Binjai, Dali Serdang dan Karo)
Pembangunan MRT di Mebidangro 9 koridor RT, kereta api komuter, transfer poin untuk angkutan pemadu moda, angkutan pesisir pantai, jalan tol Trans Sumatera.
4. Metropolitan Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)
Pengembangan jaringan kereta api, rencana induk angkutan massal kota Surabaya, infrstruktur jalan, jalan tol tengah kota Surabaya, penyelesaian Middle Eastern ring road, peningkatan jalan akses menuju kawasan industri Gresik dan penanganan beberapa simpang strategis
5. Metropolitan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan)
Pengembangan bus rapid transit 2 koridor dan pembangunan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa
6. Metropolitan Mammanisata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar)
Pengembangan angkutan massal perkotaan BRT, pembatasan lalu lintas pada ruas utama, dan peningkatan kaspitas jaringan jalan serta pengembangan angkutan umum massal meliputi BRT 11 koridor. (Fik/Nur)
