[VIDEO] Komisi I DPR: Dubes Australia di Jakarta Pulang Saja

Menurut TB Hasanuddin, sebaiknya pemerintah RI dapat memberi sanksi tegas jika Australia tak menyampaikan klarifikasi yang signifikan.

oleh Muhammad Ali diperbarui 20 Nov 2013, 18:15 WIB
Sikap Pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara kerjasama dengan Australia diperkirakan akan menyulitkan Pemerintah Australia, terutama menyangkut imigran gelap. Namun menurut sejumlah pengamat, pemerintah sebenarnya dapat mengambil langkah yang lebih tegas lagi.

"Kenapa tindakan itu mesti dilakukan? Karena Indonesia perlu menumpahkan kemarahan dan melakukan tindakan yang paling keras," kata Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana dalam tayangan Liputan 6 Petang SCTV, Rabu (20/11/20130.

Sementara menurut Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, sebaiknya RI dapat memberikan sanksi tegas jika Australia tak memberikan klarifikasi yang signifikan. "Kalau perlu, dengan segala hormat, Duta Besar Australia di sini, ketimbang menanggung malu, ya pulang saja," imbuhnya.

Setiap tahunnya, hampir 5.000 imigran gelap memasuki Australia dari berbagai negara. Hal itu tentu membuat pusing Pemerintah Australia. Perairan Nusantara menjadi tempat favorit para imigran gelap menuju Australia.

Selain menghentikan kerjasama patroli untuk imigran gelap, Presiden SBY juga menghentikan sementara kerjasama militer dengan Australia yang selama ini sudah berjalan baik. (Ali)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya