Aksi penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat pemerintah lain rupanya mengundang kekhawatiran tersendiri bagi para eksportir sapi Australia. Mantan negosiator Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Daniel Burrows menilai aksi penyadapan itu tak akan membuat Indonesia mengurangi jumlah impor sapinya.
"Tidak mungkin (dibatalkan). Ada beberapa kesepakatan dan transaksi yang sangat signifikan di mana siapapun tak bisa memangkasnya untuk kepentingan sepihak," ujar Burrows seperti dikutip laman ABC Online, Rabu (20/11/2013).
Burrows menilai Indonesia terlalu demokratis untuk menjatuhkan sanksi perdagangan sebagai pembalasan atas sejumlah isu politik yang sedang terjadi. Indonesia juga dinilai tak akan menghentikan impor gandumnya. Meski begitu, akan terjadi penundaan penerimaan ekspor gandum dari Australia.
"Agribisnis cenderung lebih terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat teknis, seperti karantina dan pelabelan serta isu-isu serupa," ungkap pria yang saat ini memimpin perusahaan konsultasi perdagangan Asia, TradeWorthy.
Pemerintah Indonesia, lanjut Burrows, tak akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Meski demikian, keputusan-keputusan yang akan diambil Indonesia akan berisiko pada perdagangan Australia.
"Semuanya tinggal persoalan waktu, semakin lama dibiarkan, masalah ini akan berdampak luas pada hubungan ekonomi kedua negara khususnya di bidang investasi dan perdagangan," jelasnya.
Menurut dia, SBY telah mengambil langkah signifikan dengan menggunakan Twitter untuk mengekspresikan kekagetannya terhadap aksi sadap Australia. Dalam salah satu tweet-nya, SBY mengatakan, Indonesia akan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral sebagai konsekuensi dari tindakan menyakitkan yang dilakukan Australia.
Tweet yang ditulis dalam bahasa Inggris itu menunjukkan fakta bahwa SBY ingin aksi penyadapan Australia diketahui khalayak luas dan bukan sebatas masyarakat Indonesia saja. (Sis/Shd)
"Tidak mungkin (dibatalkan). Ada beberapa kesepakatan dan transaksi yang sangat signifikan di mana siapapun tak bisa memangkasnya untuk kepentingan sepihak," ujar Burrows seperti dikutip laman ABC Online, Rabu (20/11/2013).
Burrows menilai Indonesia terlalu demokratis untuk menjatuhkan sanksi perdagangan sebagai pembalasan atas sejumlah isu politik yang sedang terjadi. Indonesia juga dinilai tak akan menghentikan impor gandumnya. Meski begitu, akan terjadi penundaan penerimaan ekspor gandum dari Australia.
"Agribisnis cenderung lebih terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat teknis, seperti karantina dan pelabelan serta isu-isu serupa," ungkap pria yang saat ini memimpin perusahaan konsultasi perdagangan Asia, TradeWorthy.
Pemerintah Indonesia, lanjut Burrows, tak akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Meski demikian, keputusan-keputusan yang akan diambil Indonesia akan berisiko pada perdagangan Australia.
"Semuanya tinggal persoalan waktu, semakin lama dibiarkan, masalah ini akan berdampak luas pada hubungan ekonomi kedua negara khususnya di bidang investasi dan perdagangan," jelasnya.
Menurut dia, SBY telah mengambil langkah signifikan dengan menggunakan Twitter untuk mengekspresikan kekagetannya terhadap aksi sadap Australia. Dalam salah satu tweet-nya, SBY mengatakan, Indonesia akan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral sebagai konsekuensi dari tindakan menyakitkan yang dilakukan Australia.
Tweet yang ditulis dalam bahasa Inggris itu menunjukkan fakta bahwa SBY ingin aksi penyadapan Australia diketahui khalayak luas dan bukan sebatas masyarakat Indonesia saja. (Sis/Shd)
