Partai Nasdem menyatakan siap menurunkan massa untuk mengepung Kantor Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dilakukan bila Pemilu 2014 terbukti berlangsung tidak adil dan jujur.
Menurut Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, MK merupakan benteng akhir dari demokrasi, sekaligus tempat menyelesaikan sengketa pilkada dan juga pilpres. Karena itu lembaga penegak peradilan tertinggi tersebut harus bersih dan netral.
"Jika pemilu tahun depan ternodai, kami siap menurunkan 10 sampai 20 ribu orang," kata Rio di Balai Kebangsaan, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013).
Rio mengungkapkan, Nasdem sengaja memberikan ultimatum lantaran melihat proses pelaksanaan pemilu yang sudah berjalan tidak sesuai alur. Rio mengaku pihaknya sejauh ini telah menemukan beberapa indikasi praktik kecurangan yang akan dilakukan pihak penguasa dalam pemilu.
"Ada kisruh DPT, ada puluhan TPS yang hilang, kerja sama KPU dengan Lemsaneg, dan munculnya Perppu MK," ungkap Rio.
Secara spesifik, Rio juga menyoroti peran MK. Bagi Rio, sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, maka MK harus mengemban semangat keterbukaan, menjunjung tinggi semangat demokrasi. Peran MK semakin penting tatkala lembaga peradilan tertinggi tersebut memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa pilkada dan pemilihan presiden.
"Kuncinya untuk pemilu aman adalah kinerja KPU yang kemudian berujung di MK. Karena benteng pertahanan ada di MK, karena itu harus kita awasi dan cermati betul MK ini," pungkas Rio. (Mut/Sss)
Menurut Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, MK merupakan benteng akhir dari demokrasi, sekaligus tempat menyelesaikan sengketa pilkada dan juga pilpres. Karena itu lembaga penegak peradilan tertinggi tersebut harus bersih dan netral.
"Jika pemilu tahun depan ternodai, kami siap menurunkan 10 sampai 20 ribu orang," kata Rio di Balai Kebangsaan, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013).
Rio mengungkapkan, Nasdem sengaja memberikan ultimatum lantaran melihat proses pelaksanaan pemilu yang sudah berjalan tidak sesuai alur. Rio mengaku pihaknya sejauh ini telah menemukan beberapa indikasi praktik kecurangan yang akan dilakukan pihak penguasa dalam pemilu.
"Ada kisruh DPT, ada puluhan TPS yang hilang, kerja sama KPU dengan Lemsaneg, dan munculnya Perppu MK," ungkap Rio.
Secara spesifik, Rio juga menyoroti peran MK. Bagi Rio, sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, maka MK harus mengemban semangat keterbukaan, menjunjung tinggi semangat demokrasi. Peran MK semakin penting tatkala lembaga peradilan tertinggi tersebut memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa pilkada dan pemilihan presiden.
"Kuncinya untuk pemilu aman adalah kinerja KPU yang kemudian berujung di MK. Karena benteng pertahanan ada di MK, karena itu harus kita awasi dan cermati betul MK ini," pungkas Rio. (Mut/Sss)
