Pengadilan di Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah mantan pemimpin China, termasuk eks Presiden Jiang Zemin sebagai bagian dari penyelidikan kasus dugaan genosida di Tibet. Sebuah putusan yang membuat berang Tiongkok.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei mengatakan, Beijing dengan tegas menentang langkah pengadilan dan menuntut Spanyol untuk memperbaiki 'dampak merugikan parah' yang diakibatkannya.
Hong juga mendesak pihak Madrid menghormati sikap China terhadap Tibet dan tidak merusak hubungan 2 negara. "Kami mendesak Spanyol untuk menghormati sikap China, mengubah keputusan yang salah, memperbaiki dampak kerusakan parah ini, dan menahan diri dari mengirim sinyal yang salah kepada gerakan kemerdekaan Tibet, dan untuk tidak merusak hubungan China-Spanyol," kata Hong seperti dimuat situs Las Vegas Sun, Kamis (21/11/2013).
Sebelumnya, bertindak atas dasar prinsip yurisdiksi universal, Pengadilan Nasional Spanyol pada Selasa lalu menerima argumen dari kelompok hak asasi manusia pro-Tibet bahwa laporan internasional menunjukkan, pemimpin China mungkin memiliki peran dalam dugaan genosida di Tibet dan harus dimintai keterangan.
Pengadilan Spanyol juga ingin mendengar keterangan Li Peng, mantan Perdana Menteri China di akhir 1980-an dan awal 1990-an. Kasus ini diajukan oleh 2 kelompok pro-Tibet di Spanyol.
Meski China menegaskan Tibet telah menjadi bagian dari wilayahnya selama berabad-abad, pihak Tibet mengatakan 'Atap Dunia' secara efektif merdeka hingga diduduki oleh Tentara Merah di awal 1950-an. Kala itu, Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, melarikan diri ke India setelah pemberontakan yang gagal pada akhir 1950-an. (Ein/Mvi)
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei mengatakan, Beijing dengan tegas menentang langkah pengadilan dan menuntut Spanyol untuk memperbaiki 'dampak merugikan parah' yang diakibatkannya.
Hong juga mendesak pihak Madrid menghormati sikap China terhadap Tibet dan tidak merusak hubungan 2 negara. "Kami mendesak Spanyol untuk menghormati sikap China, mengubah keputusan yang salah, memperbaiki dampak kerusakan parah ini, dan menahan diri dari mengirim sinyal yang salah kepada gerakan kemerdekaan Tibet, dan untuk tidak merusak hubungan China-Spanyol," kata Hong seperti dimuat situs Las Vegas Sun, Kamis (21/11/2013).
Sebelumnya, bertindak atas dasar prinsip yurisdiksi universal, Pengadilan Nasional Spanyol pada Selasa lalu menerima argumen dari kelompok hak asasi manusia pro-Tibet bahwa laporan internasional menunjukkan, pemimpin China mungkin memiliki peran dalam dugaan genosida di Tibet dan harus dimintai keterangan.
Pengadilan Spanyol juga ingin mendengar keterangan Li Peng, mantan Perdana Menteri China di akhir 1980-an dan awal 1990-an. Kasus ini diajukan oleh 2 kelompok pro-Tibet di Spanyol.
Meski China menegaskan Tibet telah menjadi bagian dari wilayahnya selama berabad-abad, pihak Tibet mengatakan 'Atap Dunia' secara efektif merdeka hingga diduduki oleh Tentara Merah di awal 1950-an. Kala itu, Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, melarikan diri ke India setelah pemberontakan yang gagal pada akhir 1950-an. (Ein/Mvi)
