Keharmonisan hubungan bilateral Indonesia-Australia terkoyak karena aksi sadap negara tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat di tanah air. Kondisi ini diprediksi akan mempengaruhi kerjasama yang sudah terjalin di beberapa bidang, seperti urusan pasokan daging.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Thomas Sembiring mengaku harga daging bisa kembali bergejolak. Selama ini Australia menjadi salah satu negara andalan pemasok daging dan sapi hidup ke Indonesia.
"Karena kalau kita stop impor dari Australia maka kita harys ambil dari negara lain seperti Selandia Baru dan mereka bisa saja memainkan harga," jelas dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (22/11/2013).
Padahal, menurut dia, pemerintah tengah berupaya menstabilkan harga daging di dalam negeri yang masih terbilang tinggi.
Berdasarkan pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, beberapa pedagang daging masih menjual dagangan seharga Rp 93 ribu per kilogram (kg) hingga Rp 95 ribu per kg.
Sebab itu, jika Indonesia memutuskan tak lagi mengambil daging dari Australia, bisa jadi harga daging akan sulit stabil dan terburuknya masuk zona lebih tinggi dari harga saat ini.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan menyebutkan kestabilan harga daging baru di pasaran dalam negeri adalah sebesar Rp 80 ribu sampai Rp 85 ribu per kg.
Thomas mengaku sejauh ini kerjasama bisnis impor daging antara pengusaha dalam negeri dengan Australia masih berjalan normal. Pengusaha masih melakukan transaksi pembelian seperti biasa.
Indonesia tercatat paling banyak mengimpor sapi hidup asal Australia, ketimbang dalam bentuk daging. Volume impor sapi mencapai 60% dari jumlah sapi ternak di negara itu.
Sementara untuk daging baru 2% sampai 3% dari total daging yang diekspor Australia. "Jadi kalau distop paling berdampak besar dalam jangka pendek itu ke sapi potong yang memang banyak kita pesan dari Australia," tegas dia.
Thomas pun meminta pemerintah bijaksana, karena pasokan dan harga daging di dalam negeri tergantung dari apa keputusan yang diambil pejabat negara.
Hingga kini dampak dari isu penyadapan membuat Presiden SBY meminta penghentian kerjasama dalam beberapa sektor, belum masalah bisnis. Sektor tersebut seperti kerjasama intelijen, militer dan pertukaran informasi. (Nur)
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Thomas Sembiring mengaku harga daging bisa kembali bergejolak. Selama ini Australia menjadi salah satu negara andalan pemasok daging dan sapi hidup ke Indonesia.
"Karena kalau kita stop impor dari Australia maka kita harys ambil dari negara lain seperti Selandia Baru dan mereka bisa saja memainkan harga," jelas dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (22/11/2013).
Padahal, menurut dia, pemerintah tengah berupaya menstabilkan harga daging di dalam negeri yang masih terbilang tinggi.
Berdasarkan pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, beberapa pedagang daging masih menjual dagangan seharga Rp 93 ribu per kilogram (kg) hingga Rp 95 ribu per kg.
Sebab itu, jika Indonesia memutuskan tak lagi mengambil daging dari Australia, bisa jadi harga daging akan sulit stabil dan terburuknya masuk zona lebih tinggi dari harga saat ini.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan menyebutkan kestabilan harga daging baru di pasaran dalam negeri adalah sebesar Rp 80 ribu sampai Rp 85 ribu per kg.
Thomas mengaku sejauh ini kerjasama bisnis impor daging antara pengusaha dalam negeri dengan Australia masih berjalan normal. Pengusaha masih melakukan transaksi pembelian seperti biasa.
Indonesia tercatat paling banyak mengimpor sapi hidup asal Australia, ketimbang dalam bentuk daging. Volume impor sapi mencapai 60% dari jumlah sapi ternak di negara itu.
Sementara untuk daging baru 2% sampai 3% dari total daging yang diekspor Australia. "Jadi kalau distop paling berdampak besar dalam jangka pendek itu ke sapi potong yang memang banyak kita pesan dari Australia," tegas dia.
Thomas pun meminta pemerintah bijaksana, karena pasokan dan harga daging di dalam negeri tergantung dari apa keputusan yang diambil pejabat negara.
Hingga kini dampak dari isu penyadapan membuat Presiden SBY meminta penghentian kerjasama dalam beberapa sektor, belum masalah bisnis. Sektor tersebut seperti kerjasama intelijen, militer dan pertukaran informasi. (Nur)
