Penyadapan Pemerintah Australia kepada Presiden SBY dan sejumlah petinggi negara lainnya kini menyebabkan hubungan Indonesia-Australia memanas. Beberapa kalangan meminta Presiden SBY mencabut pemberian grasi warga negara Australia yang terlibat kasus narkotika beberapa tahun lalu, yakni Schapelle Leigh Corby.
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengaku sepakat bila Presiden SBY mencabut pemberian grasi terhadap Corby. Menurutnya, Indonesia tidak punya keuntungan dengan pemberian grasi terhadap Corby.
"Setuju. Menurut saya, Indonesia tidak punya keuntungan strategis dan manfaat apapun dari sikap Presiden SBY yang memberikan grasi terhadap terpidana narkoba Corby warga negara Australia," ujar Basarah dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, pencabutan grasi tersebut juga untuk memberikan efek jera bagi para pengedar narkoba jaringan internasional yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, pemberian grasi ini mengesankan Indonesia melindungi pengedar narkoba internasional yang mengedarkan barang haramnya di Indonesia.
"Hal itu memberikan sinyal positif kepada jaringan narkoba internasional bahwa Indonesia adalah negara yang permisif kepada kejahatan narkoba," katanya.
Sikap Australia yang telah melecehkan Bangsa Indonesia sekarang ini, lanjut Basarah, tak ada lagi alasan lagi Indonesia memiliki kepentingan strategis dengan Pemerintah Australia. "Oleh karen itu, keputusan Presiden SBY untuk memberikan grasi kepada Corby jelas tidak tepat."
"Karena nyata-nyata tidak ada manfaatnya sama sekali bagi national interest bangsa Indonesia," sambung Basarah.
Maka itu, ia mendesak Presiden SBY agar segera mencabut grasi yang telah diberikan kepada terpidana narkoba Corby. Hal itu penting untuk menunjukkan sikap tegas kemarahan Bangsa Indonesia atas perlakuan tidak patut yang dilakukan Australia sebagai sesama negara beradulat dan bertetangga. (Rmn/Mut)
[Baca juga: Penyadapan Australia, Menkumham: Corby Tetap Dapat Grasi]
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengaku sepakat bila Presiden SBY mencabut pemberian grasi terhadap Corby. Menurutnya, Indonesia tidak punya keuntungan dengan pemberian grasi terhadap Corby.
"Setuju. Menurut saya, Indonesia tidak punya keuntungan strategis dan manfaat apapun dari sikap Presiden SBY yang memberikan grasi terhadap terpidana narkoba Corby warga negara Australia," ujar Basarah dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, pencabutan grasi tersebut juga untuk memberikan efek jera bagi para pengedar narkoba jaringan internasional yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, pemberian grasi ini mengesankan Indonesia melindungi pengedar narkoba internasional yang mengedarkan barang haramnya di Indonesia.
"Hal itu memberikan sinyal positif kepada jaringan narkoba internasional bahwa Indonesia adalah negara yang permisif kepada kejahatan narkoba," katanya.
Sikap Australia yang telah melecehkan Bangsa Indonesia sekarang ini, lanjut Basarah, tak ada lagi alasan lagi Indonesia memiliki kepentingan strategis dengan Pemerintah Australia. "Oleh karen itu, keputusan Presiden SBY untuk memberikan grasi kepada Corby jelas tidak tepat."
"Karena nyata-nyata tidak ada manfaatnya sama sekali bagi national interest bangsa Indonesia," sambung Basarah.
Maka itu, ia mendesak Presiden SBY agar segera mencabut grasi yang telah diberikan kepada terpidana narkoba Corby. Hal itu penting untuk menunjukkan sikap tegas kemarahan Bangsa Indonesia atas perlakuan tidak patut yang dilakukan Australia sebagai sesama negara beradulat dan bertetangga. (Rmn/Mut)
[Baca juga: Penyadapan Australia, Menkumham: Corby Tetap Dapat Grasi]
