Penyadapan intelijen Australia kepada Indonesia terus mendapat kecaman berbagai elemen masyarakat Indonesia. Komisi Yudisial (KY) ikut panas telinganya mendengar kabar penyadapan ini. Menurut KY, Pemerintah Indonesia tak bisa tinggal diam.
"Ini duta besar kita ditarik. Harusnya pas dubes kita ditarik, Dubes Australia juga harusnya diusir," kata Komisioner KY yang membidangi rekrutmen hakim, Taufiqurrahman Sahuri di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2013).
Menurut pria yang akrab disapa Taufiq ini, lebih baik mengusir Dubes Australia untuk menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai harga diri. "Toh nanti, sebulan 2 bulan lagi hubungan Indonesia-Australia juga membaik. Namanya juga sahabat, kan biasa ada intrik. Tapi intinya, sekarang gertak saja dulu. Usir dulu," ujar Taufik.
Australia dikabarkan telah menyadap pembicaraan telepon sejumlah pejabat negara. Khususnya Presiden SBY sejak Agustus 2009 silam. Informasi penyadapan itu berdasarkan laporan mantan kontraktor National Security Agency (NSA) atau Agen Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden.
Banyak pihak yang menuntut SBY bersikap tegas terhadap penyadapan ini karena mempertaruhkan harga diri Indonesia di mata dunia. SBY juga diminta tak hanya reaktif terhadap masalah-masalah pribadi, tapi juga terkait problematika yang menyangkut kredibilitas Indonesia sebagai bangsa dan negara. (Rmn/Mut)
[Baca juga: Lemsaneg: Kedubes Indonesia di Luar Negeri Juga Disadap]
"Ini duta besar kita ditarik. Harusnya pas dubes kita ditarik, Dubes Australia juga harusnya diusir," kata Komisioner KY yang membidangi rekrutmen hakim, Taufiqurrahman Sahuri di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2013).
Menurut pria yang akrab disapa Taufiq ini, lebih baik mengusir Dubes Australia untuk menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai harga diri. "Toh nanti, sebulan 2 bulan lagi hubungan Indonesia-Australia juga membaik. Namanya juga sahabat, kan biasa ada intrik. Tapi intinya, sekarang gertak saja dulu. Usir dulu," ujar Taufik.
Australia dikabarkan telah menyadap pembicaraan telepon sejumlah pejabat negara. Khususnya Presiden SBY sejak Agustus 2009 silam. Informasi penyadapan itu berdasarkan laporan mantan kontraktor National Security Agency (NSA) atau Agen Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden.
Banyak pihak yang menuntut SBY bersikap tegas terhadap penyadapan ini karena mempertaruhkan harga diri Indonesia di mata dunia. SBY juga diminta tak hanya reaktif terhadap masalah-masalah pribadi, tapi juga terkait problematika yang menyangkut kredibilitas Indonesia sebagai bangsa dan negara. (Rmn/Mut)
[Baca juga: Lemsaneg: Kedubes Indonesia di Luar Negeri Juga Disadap]
