Kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam pengamanan data Pemilu 2014 memungkinkan untuk diputus. Hal itu menanggapi sikap publik yang mengkhawatirkan kerja sama ini nantinya akan menimbulkan masalah, mengingat Lemsaneg adalah bagian dari eksekutif yang netralitasnya diragukan.
Hal tersebut dikatakan Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, pihaknya sedang mendiskusikan di internal mengenai tanggapan publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta untuk ditinjau ulang kerja sama KPU dengan Lemsaneg.
"KPU sedang mencoba memahami tuntutan publik dan DPR untuk mereview kerja sama tersebut. Kita juga sedang mendiskusikan di internal dan nantinya juga akan diskusi dengan Lemsaneg," kata Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2013) malam.
Juri mejelaskan, pihaknya tetap memikirkan program pengamanan data Pemilu 2014, terlebih kinerja KPU selalu mendapat sorotan publik. "KPU tetap memikirkan program pengamanan data. Masalahnya tentu harus disupport pihak lain, baik perangkat IT, tenaga, maupun lainnya," jelas Juri.
Atas dasar itu semua, dia mengungkapkan tidak menutup kemungkinan kerja sama kedua lembaga tersebut untuk diputus sehingga tidak memperpanjang polemik yang muncul. Kalaupun dilepas, tambah Juri, pihaknya juga bisa bekerja sama dengan akademisi di kampus-kampus ataupun asosiasi yang fokus di bidang IT.
"Memungkinkan dilepas. Nantinya kita juga bisa kerja sama dengan kampus-kampus atau asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang IT," papar Juri.
Ketika ditanya tanggapan atas pernyataan Kepala Lemsaneg, Djoko Setiadi, yang siap mundur dari kerja sama pengamanan data Pemilu 2014, pihaknya tidak mempermasalahkan. Karena dalam kesepakatan kedua lembaga membolehkan hal tersebut.
"Dalam MoU juga diperbolehkan. Dan itu sikap baik dari Lemsaneg menanggapi sikap publik kepada mereka," ucap Juri.
Juri menegaskan, kerja sama KPU-Lemsaneg hanya bertujuan untuk mengamankan data Pemilu 2014 dan tidak ada niatan lain. "Yang jelas KPU-Lemsaneg tidak punya tujuan terselubung. Karena pada dasarnya kita menginginkan keamanan data dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan," pungkas mantan aktivis PMII itu. (Ado)
Hal tersebut dikatakan Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, pihaknya sedang mendiskusikan di internal mengenai tanggapan publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta untuk ditinjau ulang kerja sama KPU dengan Lemsaneg.
"KPU sedang mencoba memahami tuntutan publik dan DPR untuk mereview kerja sama tersebut. Kita juga sedang mendiskusikan di internal dan nantinya juga akan diskusi dengan Lemsaneg," kata Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2013) malam.
Juri mejelaskan, pihaknya tetap memikirkan program pengamanan data Pemilu 2014, terlebih kinerja KPU selalu mendapat sorotan publik. "KPU tetap memikirkan program pengamanan data. Masalahnya tentu harus disupport pihak lain, baik perangkat IT, tenaga, maupun lainnya," jelas Juri.
Atas dasar itu semua, dia mengungkapkan tidak menutup kemungkinan kerja sama kedua lembaga tersebut untuk diputus sehingga tidak memperpanjang polemik yang muncul. Kalaupun dilepas, tambah Juri, pihaknya juga bisa bekerja sama dengan akademisi di kampus-kampus ataupun asosiasi yang fokus di bidang IT.
"Memungkinkan dilepas. Nantinya kita juga bisa kerja sama dengan kampus-kampus atau asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang IT," papar Juri.
Ketika ditanya tanggapan atas pernyataan Kepala Lemsaneg, Djoko Setiadi, yang siap mundur dari kerja sama pengamanan data Pemilu 2014, pihaknya tidak mempermasalahkan. Karena dalam kesepakatan kedua lembaga membolehkan hal tersebut.
"Dalam MoU juga diperbolehkan. Dan itu sikap baik dari Lemsaneg menanggapi sikap publik kepada mereka," ucap Juri.
Juri menegaskan, kerja sama KPU-Lemsaneg hanya bertujuan untuk mengamankan data Pemilu 2014 dan tidak ada niatan lain. "Yang jelas KPU-Lemsaneg tidak punya tujuan terselubung. Karena pada dasarnya kita menginginkan keamanan data dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan," pungkas mantan aktivis PMII itu. (Ado)
