Diperiksa KPK, Boediono Disarankan Mundur dari Wapres

Wakil Presiden Boediono diperiksa KPK terkait terkait skandal bailout Bank Century pada Sabtu pagi tadi. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus bailout yang menghabiskan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun.

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Tridianto menyarankan Boediono untuk mengundurkan diri dari Wakil Presiden agar bisa fokus menyelesaikan masalahnya di KPK.

"Saya kira Pak Boediono lebih baik dan tepat untuk mundur jadi wapres, untuk fokus menyelesaikan masalahnya di kpk. Agar tidak ada tumpang tindih dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wapres," ujar Tridianto dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (23/11/2013).

Menurut dia, Boediono telah menyalahgunakan kekuasannya sebagai wapres dengan mengunakan protokoler dan menanggapi pemanggilan KPK melalui jumpa pers di Kantor Wapres.

"Pak Boediono menyalahgunakan posisi sebagai wapres dengan menyatakan tidak bisa memenui pemanggilan KPK hanya karena kesibukan dan masalah protokoler. Dan secara tidak langsung Pak Boediono telah menekan KPK dalam proses penegakan hukum berdasarkan posisinya sebagai wapres. Jadi mundur dari Wapres adalah wajib," ujar Tridianto.

"Dan saya juga menyayangkan sikap KPK karena memeriksa Boediono di Kantor Wapres. Kenapa tidak di kantor KPK karena semua warga negara sama di mata hukum. Jadi tidak ada yang di istimewakan semua harus sama," tandas Tridianto.

Pada saat proses bailout Bank Century, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kini 2 pejabat BI, mantan Deputi BI Budi Mulya dan Siti Fajriyah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Budi Mulya bahkan sudah ditahan oleh KPK.

Boediono menjelaskan, dirinya diperiksa KPK sebagai saksi Sabtu pagi tadi. Ia juga mengungkap alasan kenapa diperiksa di Kantor Wapres, bukan di Kantor KPK.

"Saya berikan keterangan sebagai saksi dan saya melaksanakan itu di Kantor Wapres itu bukan apa-apa. Saya prinsipnya di manapun tidak ada masalah," ucap Boediono dalam jumpa pers di Kantor Wapres, Jakarta, Sabtu malam ini.

Pertimbangannya, jelas Boediono, masalah logistik. Kalau dirinya datang di suatu tempat, perangkatnya berupa pasukan berjumlah banyak.

"Ini protokol, harus disterilisasi. Ini sangat mengganggu suasana di tempat itu. Daripada mengganggu dan ada yang menginterpretasikan semacam ini intervensi dan sebagainya, saya dengan persetujuan KPK melaksanakan pemeriksaan di sini," papar Boediono. (Riz)