Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui gorong-gorong, sungai, dan saluran air lain di Ibukota masih sering tersumbat oleh tumpukan sampah. Hal ini berarti tindakan antisipasi banjir belum dilaksanakan dengan baik. Ahok pun 'geregetan'.
"Sebagian sudah dibersihin, tapi kerjanya kurang bagus. Tumpukan sampahnya dibiarin seminggu, truk nggak datang mengangkut," kata Ahok dengan nada kesal di Balaikota, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 215 tahun 2012 per 1 April 2013 tentang pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah menyebutkan kali dan badan air telah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kebersihan DKI.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin meminta setiap RW selayaknya memiliki tempat pembuangan sampah (TPS) sementara karena semakin menggunungnya sampah di Jakarta. Sedangkan kenyataannya, ketersediaan TPS di setiap kecamatan itu tak memenuhi standar. Seperti tidak adanya pengolahan sampah di TPS, tidak ada buffer zone (zona penyangga), tidak ada alat semprot bau.
"Makanya, kami minta juga kepada pemerintah harus konsisten dan berkomitmen tentang penanggulangan sampah itu," ucap Unu.
Selain itu, salah satu penyebab menumpuknya sampah ialah Pemprov DKI masih kekurangan alat berat maupun truk pengangkut sampah. Terlebih, saat ini truk pengangkut sampah banyak yang sudah berumur tua dan tak lagi berfungsi dengan baik.
Untuk itu, Pemprov DKI sudah memasukkan pembelian truk sampah dan alat berat ke dalam e-katalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sehingga dapat langsung membeli melalui e-katalog tanpa proses lelang. (Ali/Sss)
"Sebagian sudah dibersihin, tapi kerjanya kurang bagus. Tumpukan sampahnya dibiarin seminggu, truk nggak datang mengangkut," kata Ahok dengan nada kesal di Balaikota, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 215 tahun 2012 per 1 April 2013 tentang pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah menyebutkan kali dan badan air telah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kebersihan DKI.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin meminta setiap RW selayaknya memiliki tempat pembuangan sampah (TPS) sementara karena semakin menggunungnya sampah di Jakarta. Sedangkan kenyataannya, ketersediaan TPS di setiap kecamatan itu tak memenuhi standar. Seperti tidak adanya pengolahan sampah di TPS, tidak ada buffer zone (zona penyangga), tidak ada alat semprot bau.
"Makanya, kami minta juga kepada pemerintah harus konsisten dan berkomitmen tentang penanggulangan sampah itu," ucap Unu.
Selain itu, salah satu penyebab menumpuknya sampah ialah Pemprov DKI masih kekurangan alat berat maupun truk pengangkut sampah. Terlebih, saat ini truk pengangkut sampah banyak yang sudah berumur tua dan tak lagi berfungsi dengan baik.
Untuk itu, Pemprov DKI sudah memasukkan pembelian truk sampah dan alat berat ke dalam e-katalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sehingga dapat langsung membeli melalui e-katalog tanpa proses lelang. (Ali/Sss)
