Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah pimpinan partai politik bertemu di Hotel Nikko, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/4) petang. Mereka berkumpul membicarakan perkembangan terbaru data penghitungan suara, termasuk mempertimbangkan akan menerima atau menolak hasil tersebut. Pasalnya, sistem teknologi informasi (IT) penghitungan suara yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dinilai tak memuaskan masyarakat. Namun sebelum melangkah terlalu jauh, kelompok ini memutuskan membentuk pusat krisis untuk menampung data dan informasi yang berhubungan dengan penghitungan suara Pemilu Legislatif 2004.
Tokoh parpol yang hadir antara lain dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) serta Partai Sarikat Indonesia (PSI). PKB diwakili Ketua Dewan Syuro Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Alwi Shihab, dan Wakil Ketua Umum Mahfud Md. Dari PKS hadir Sekretaris Jenderal Anis Matta, sedangkan PBR diwakili Ketua Ade Daud Nasution dan Zaenal Maarif. Sementara dari PSI hadir Sekjen Jumhur Hidayat.
Meski terdengar tulus, pertemuan yang diprakarsai lembaga swadaya masyarakat Indonesian Democracy Monitor (Indemo) pimpinan Adnan Buyung Nasution dan Hariman Siregar itu mengundang pertanyaan pengamat politik Sukardi Rinakit. Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicated ini malah menganggap acara tersebut sebagai pertemuan politik, bukan sekadar mempersoalkan teknologi yang dipakai KPU buat menghitung perolehan suara [baca: Teknologi Informasi KPU Diragukan].
Sejatinya, menurut dia, para wakil parpol itu ingin membendung kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Megawati Sukarnoputri sebagai calon presiden. Alasannya, Adnan Buyung dan Hariman sebagai pemrakarsa pertemuan bukanlah orang IT. "Kan aneh. Kalau Roy Suryo (pakar IT) yang bikin, tidak aneh," ujar Sukardi dalam dialog bersama reporter SCTV Nunung Setiyani di Studio SCTV, Jakarta, Kamis petang.
Lebih jauh lagi, Sukardi berpendapat bahwa kelompok ini berniat menjadikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dalam pemilihan presiden. Sebagai calon wakil presiden, mereka akan memilih Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla, peserta Konvensi Calon Presiden Partai Golkar. Anehnya, sejak awal Sukardi tak melihat wakil Partai Demokrat yang mengusung SBY sebagai calon presiden. Begitu pula Partai Golongan Karya--kendaraan politik--Jusuf Kalla. Bagi Sukardi, ketidakhadiran Partai Demokrat dan Golkar hanya untuk menutupi tujuan sebenarnya.(AWD/Tim Liputan 6 SCTV)
Tokoh parpol yang hadir antara lain dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) serta Partai Sarikat Indonesia (PSI). PKB diwakili Ketua Dewan Syuro Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Alwi Shihab, dan Wakil Ketua Umum Mahfud Md. Dari PKS hadir Sekretaris Jenderal Anis Matta, sedangkan PBR diwakili Ketua Ade Daud Nasution dan Zaenal Maarif. Sementara dari PSI hadir Sekjen Jumhur Hidayat.
Meski terdengar tulus, pertemuan yang diprakarsai lembaga swadaya masyarakat Indonesian Democracy Monitor (Indemo) pimpinan Adnan Buyung Nasution dan Hariman Siregar itu mengundang pertanyaan pengamat politik Sukardi Rinakit. Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicated ini malah menganggap acara tersebut sebagai pertemuan politik, bukan sekadar mempersoalkan teknologi yang dipakai KPU buat menghitung perolehan suara [baca: Teknologi Informasi KPU Diragukan].
Sejatinya, menurut dia, para wakil parpol itu ingin membendung kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Megawati Sukarnoputri sebagai calon presiden. Alasannya, Adnan Buyung dan Hariman sebagai pemrakarsa pertemuan bukanlah orang IT. "Kan aneh. Kalau Roy Suryo (pakar IT) yang bikin, tidak aneh," ujar Sukardi dalam dialog bersama reporter SCTV Nunung Setiyani di Studio SCTV, Jakarta, Kamis petang.
Lebih jauh lagi, Sukardi berpendapat bahwa kelompok ini berniat menjadikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dalam pemilihan presiden. Sebagai calon wakil presiden, mereka akan memilih Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla, peserta Konvensi Calon Presiden Partai Golkar. Anehnya, sejak awal Sukardi tak melihat wakil Partai Demokrat yang mengusung SBY sebagai calon presiden. Begitu pula Partai Golongan Karya--kendaraan politik--Jusuf Kalla. Bagi Sukardi, ketidakhadiran Partai Demokrat dan Golkar hanya untuk menutupi tujuan sebenarnya.(AWD/Tim Liputan 6 SCTV)
