Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membatalkan kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Karena beberapa partai politik menyatakan sikap tidak percaya Pemilu 2014 akan berlangsung netral dengan kerja sama tersebut.
"Wah, ya sudahlah batalin saja, yang penting aman, tapi jangan membuat kita anti-teknologi. Teknologi itu kan penting untuk kemajuan bangsa, termasuk untuk mengelola data kepemiluan, tidak jadinya bekerja sama dengan Lemsaneg, tidak berarti kita itu anti-teknologi," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2013).
Apalagi, lanjut dia, beberapa parpol peserta Pemilu 2014 mengancam akan memboikot pemilu jika KPU tetap melanjutkan kerja sama ini. Kekhawatiran beberapa parpol adanya suatu kepentingan tersebut, dimaklumi. Karena Lemsaneg berkewajiban melaporkan langsung kepada Presiden atas kinerjanya.
"Daripada buang-buang waktu melayani ketidakpercayaan orang yang tidak perlu, ya sudah. Tanpa kerja sama juga bisa. Apalagi disuarakan oleh partai-partai terutama di luar Setgab seperti PDIP, NasDem, Gerindra, Hanura. Itu sepertinya sudah menjadi sikap. Kalau sudah sikapnya menolak dan mengancam, akan susah menolaknya," ujar Jimly.
Yang terpenting saat ini, kata Jimly, mengembalikan hubungan saling percaya antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Jika KPU harus memakai teknologi pengamanan data tahapan pemilu, KPU dapat menggandeng lembaga lain atau akademisi yang ahli dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
"Kalau dia (KPU) butuh teknologi, dia bisa mengambil dari mana saja, tapi bukan soal benar atau salah, bukan soal niat baik atau niat buruk, nggak ada niat buruk. Cuma, yang baik saja orang tidak percaya, apalagi niat buruk," tandas Jimly. (Rmn/Sss)
[Baca juga: KPU Siap Hentikan Kerja Sama dengan Lemsaneg]
"Wah, ya sudahlah batalin saja, yang penting aman, tapi jangan membuat kita anti-teknologi. Teknologi itu kan penting untuk kemajuan bangsa, termasuk untuk mengelola data kepemiluan, tidak jadinya bekerja sama dengan Lemsaneg, tidak berarti kita itu anti-teknologi," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2013).
Apalagi, lanjut dia, beberapa parpol peserta Pemilu 2014 mengancam akan memboikot pemilu jika KPU tetap melanjutkan kerja sama ini. Kekhawatiran beberapa parpol adanya suatu kepentingan tersebut, dimaklumi. Karena Lemsaneg berkewajiban melaporkan langsung kepada Presiden atas kinerjanya.
"Daripada buang-buang waktu melayani ketidakpercayaan orang yang tidak perlu, ya sudah. Tanpa kerja sama juga bisa. Apalagi disuarakan oleh partai-partai terutama di luar Setgab seperti PDIP, NasDem, Gerindra, Hanura. Itu sepertinya sudah menjadi sikap. Kalau sudah sikapnya menolak dan mengancam, akan susah menolaknya," ujar Jimly.
Yang terpenting saat ini, kata Jimly, mengembalikan hubungan saling percaya antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Jika KPU harus memakai teknologi pengamanan data tahapan pemilu, KPU dapat menggandeng lembaga lain atau akademisi yang ahli dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
"Kalau dia (KPU) butuh teknologi, dia bisa mengambil dari mana saja, tapi bukan soal benar atau salah, bukan soal niat baik atau niat buruk, nggak ada niat buruk. Cuma, yang baik saja orang tidak percaya, apalagi niat buruk," tandas Jimly. (Rmn/Sss)
[Baca juga: KPU Siap Hentikan Kerja Sama dengan Lemsaneg]
