Komisi Pemilihan Umum menargetkan daftar pemilih tetap (DPT) selesai pada 4 Desember 2013 mendatang. Namun, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meragukan DPT bisa 100 persen valid sesuai dengan waktu yang ditentukan KPU.
"Saya sangsi, nggak yakin pakai dateline (4 Desember), itu untuk DPT bisa final 100 persen sempurna nggak mungkin," kata Jimly di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Jimly menyarankan, agar semua pihak baik KPU, Bawaslu, dan partai politik untuk menyepakati betul permasalahan DPT. Terutama terkait hal-hal apa saja yang belum selesai dan apa saja langkah-langkahnya.
"Perubahan jadwal tidak apa-apa, asal ada kesepakatan boleh. Itu berarti ada konvensi ketatanegaraan yang kita bangun sehingga kita memahami undang-undang tidak kaku," papar Jimly.
Jimly menuturkan, jangan ada satu pun warga negara yang kehilangan hak untuk memilih. Meski terganjal masalah administrasi sekalipun.
"Problemnya kalau nggak ada data sama sekali (NIK/paspor/KTP) itu yang harus diatasi oleh Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil). Harus dikasih NIK, mumpung masih jauh hari, tidak bisa dibiarkan karena dia warga negara dia punya hak," ujar Jimly.
"Jadi administrasi kelengkapannya bisa menyusul, yang penting konstitusinya harus dijamin," pungkas Jimly.
Sebelumnya, KPU menetapkan DPT Nasional pada 4 November 2013 lalu sejumlah 186,6 juta dengan catatan terdapat 10,4 juta pemilih yang belum memiliki kelengkapan NIK. Atas dasar itu, Bawaslu rekomendasikan agar KPU mencermati kembali 10,4 juta data pemilih tidak memiliki NIK tersebut di lapangan selama 30 hari, sampai 4 Desember 2013. (Don/Mut)
"Saya sangsi, nggak yakin pakai dateline (4 Desember), itu untuk DPT bisa final 100 persen sempurna nggak mungkin," kata Jimly di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Jimly menyarankan, agar semua pihak baik KPU, Bawaslu, dan partai politik untuk menyepakati betul permasalahan DPT. Terutama terkait hal-hal apa saja yang belum selesai dan apa saja langkah-langkahnya.
"Perubahan jadwal tidak apa-apa, asal ada kesepakatan boleh. Itu berarti ada konvensi ketatanegaraan yang kita bangun sehingga kita memahami undang-undang tidak kaku," papar Jimly.
Jimly menuturkan, jangan ada satu pun warga negara yang kehilangan hak untuk memilih. Meski terganjal masalah administrasi sekalipun.
"Problemnya kalau nggak ada data sama sekali (NIK/paspor/KTP) itu yang harus diatasi oleh Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil). Harus dikasih NIK, mumpung masih jauh hari, tidak bisa dibiarkan karena dia warga negara dia punya hak," ujar Jimly.
"Jadi administrasi kelengkapannya bisa menyusul, yang penting konstitusinya harus dijamin," pungkas Jimly.
Sebelumnya, KPU menetapkan DPT Nasional pada 4 November 2013 lalu sejumlah 186,6 juta dengan catatan terdapat 10,4 juta pemilih yang belum memiliki kelengkapan NIK. Atas dasar itu, Bawaslu rekomendasikan agar KPU mencermati kembali 10,4 juta data pemilih tidak memiliki NIK tersebut di lapangan selama 30 hari, sampai 4 Desember 2013. (Don/Mut)
