Diduga menyimpan bukti korupsi pengadaan dana Bahan Bakar Minyak (BBM), Kantor Suku Dinas Kebersihan, Jakarta Barat, di Jalan Raya Perdana nomor 2, digeledah aparat Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jakarta Barat, Choirun Parapat mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti dugaan korupsi tersebut.
"Tindakan penyidikan dalam rangka mencari bukti yang kita anggap relevan dengan perkara yang kita sidik. Mudah-mudahan dengan proses pengumpulan barang bukti yang kita dapatkan hari ini mempercepat proses pemeriksaan ini," kata Choirun Parapat di Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Meski demikian, pihak Kejari Jakarta Barat masih belum mau menyebutkan temuan dari penggeledahan tersebut. Choirun beralasan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kita fokus kepada persoalan anggaran penggunaan dana BBM pada 2012 sekitar RP 18 miliar dan 2013 sekitar Rp 17 miliar. Di mana dalam pemeriksaan awal, kita menemukan dugaan adanya penyimpangan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana BBM. Berapa nilai kerugian, nanti akan kita koordinasikan dengan BPKP," jelasnya.
Ia menambahkan penggeledahan dilakukan di 3 ruangan. Di masing-masing ruangan, penyidik menginput data penggunaan BBM dari tiap kecamatan.
"Tadi teman-teman fokus pada 3 ruangan. Pertama ruang anggota Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara, ruang database," tandas Choirun. (Adi)
"Tindakan penyidikan dalam rangka mencari bukti yang kita anggap relevan dengan perkara yang kita sidik. Mudah-mudahan dengan proses pengumpulan barang bukti yang kita dapatkan hari ini mempercepat proses pemeriksaan ini," kata Choirun Parapat di Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Meski demikian, pihak Kejari Jakarta Barat masih belum mau menyebutkan temuan dari penggeledahan tersebut. Choirun beralasan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kita fokus kepada persoalan anggaran penggunaan dana BBM pada 2012 sekitar RP 18 miliar dan 2013 sekitar Rp 17 miliar. Di mana dalam pemeriksaan awal, kita menemukan dugaan adanya penyimpangan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana BBM. Berapa nilai kerugian, nanti akan kita koordinasikan dengan BPKP," jelasnya.
Ia menambahkan penggeledahan dilakukan di 3 ruangan. Di masing-masing ruangan, penyidik menginput data penggunaan BBM dari tiap kecamatan.
"Tadi teman-teman fokus pada 3 ruangan. Pertama ruang anggota Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara, ruang database," tandas Choirun. (Adi)
