Penyadapan intelijen Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia dinilai sebagai suatu kebobolan. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Menurut Purnomo, penyadapan itu terjadi lantaran satelit sewaan yang bukan milik Indonesia.
"Jadi, memang perlu ada sesuatu khusus yang kita perlukan untuk keamanan strategis. Baik kementerian, intelijen, dan pertahanan. Ini perlu," kata Purnomo di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2013).
Menindaklanjuti hal itu, Purnomo menyatakan Indonesia harus mengembangkan sistem pertahanan cyber dan memiliki satelit khusus sendiri untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri. Terkait hal tersebut, rencananya akan dimasukkan dalam program anggaran tahun depan.
"Soal satelit ini masuk dalam program anggaran 2014. Tahap berikutnya perlu ada mekanisme tambahan. Pengadaan satelit dari Kemenkominfo," ucap Purnomo.
Pertahanan cyber yang akan dibangun itu, tutur dia, nantinya akan ada di bawah kendali Kementerian Pertahanan guna sistem keamanan, dan pertahanan dalam hal ini Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Polri.
Purnomo menerangkan, cyber ada 2 institusi yang menangani. Yakni pertahanan cyber di bawah Kementerian Pertahanan yang dioperasikan oleh TNI. Sedangkan kriminal cyber di bawah kewenangan Polri.
Tak luput Purnomo menjelaskan, TNI Angkatan Darat telah lama memiliki cyber pertahanan, meski memang sifatnya sewaan dari pihak luar. Purnomo menambahkan, ke depan pemerintah harus memiliki satelit sendiri. Khusus untuk sistem pertahanan, agar tidak mudah disadap oleh pihak asing.
"Oleh karena itu mesti diajukan anggarannya, sejauh ini belum ada anggaran untuk itu," pungkas Purnomo. (Tnt/Sss)
"Jadi, memang perlu ada sesuatu khusus yang kita perlukan untuk keamanan strategis. Baik kementerian, intelijen, dan pertahanan. Ini perlu," kata Purnomo di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2013).
Menindaklanjuti hal itu, Purnomo menyatakan Indonesia harus mengembangkan sistem pertahanan cyber dan memiliki satelit khusus sendiri untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri. Terkait hal tersebut, rencananya akan dimasukkan dalam program anggaran tahun depan.
"Soal satelit ini masuk dalam program anggaran 2014. Tahap berikutnya perlu ada mekanisme tambahan. Pengadaan satelit dari Kemenkominfo," ucap Purnomo.
Pertahanan cyber yang akan dibangun itu, tutur dia, nantinya akan ada di bawah kendali Kementerian Pertahanan guna sistem keamanan, dan pertahanan dalam hal ini Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Polri.
Purnomo menerangkan, cyber ada 2 institusi yang menangani. Yakni pertahanan cyber di bawah Kementerian Pertahanan yang dioperasikan oleh TNI. Sedangkan kriminal cyber di bawah kewenangan Polri.
Tak luput Purnomo menjelaskan, TNI Angkatan Darat telah lama memiliki cyber pertahanan, meski memang sifatnya sewaan dari pihak luar. Purnomo menambahkan, ke depan pemerintah harus memiliki satelit sendiri. Khusus untuk sistem pertahanan, agar tidak mudah disadap oleh pihak asing.
"Oleh karena itu mesti diajukan anggarannya, sejauh ini belum ada anggaran untuk itu," pungkas Purnomo. (Tnt/Sss)
