Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) akhirnya memberhentikan kerjasama atau MoU tentang pengamanan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2014 pada Kamis 27 November.
Sehari setelahnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi tinggi keputusan yang diambil oleh kedua lembaga negara tersebut. Pasalnya, PPP melihat, jika kerjasama itu diteruskan maka nantinya akan banyak anggaran atau biaya yang terbuang percuma.
"PPP menyambut baik atas keputusan kedua belah pihak tersebut karena selain kurang efektif juga menghabiskan anggaran yang kurang tepat," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Fenita Darwis saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/11/2013).
Fernita pun berharap, kepada KPU untuk dapat memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada tanpa ada campur tangan pihak lain yang dapat menimbulkan pro dan kontra seperti hal kejadian ini.
"Harapannya KPU dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada dalam melaksanakan tahapan penyelengaraan pemilu dengan baik dan memanfaatkan anggaran yang ada sefektif mungkin," tandas Fernita.
Sebelumnya, KPU dan Lemsaneg sepakat bekerja sama penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengamanan sistem dan jaringan teknologi informasi serta penyediaan perangkat dan sistem pengamanan data atau informasi. Lemsaneg juga mengamankan dokumen elektronik dan distribusi, pusat data dan perangkatnya, serta pengamanan terkait data elektronik dan komunikasi pimpinan KPU. (Gen/Tnt)
Sehari setelahnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi tinggi keputusan yang diambil oleh kedua lembaga negara tersebut. Pasalnya, PPP melihat, jika kerjasama itu diteruskan maka nantinya akan banyak anggaran atau biaya yang terbuang percuma.
"PPP menyambut baik atas keputusan kedua belah pihak tersebut karena selain kurang efektif juga menghabiskan anggaran yang kurang tepat," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Fenita Darwis saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/11/2013).
Fernita pun berharap, kepada KPU untuk dapat memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada tanpa ada campur tangan pihak lain yang dapat menimbulkan pro dan kontra seperti hal kejadian ini.
"Harapannya KPU dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada dalam melaksanakan tahapan penyelengaraan pemilu dengan baik dan memanfaatkan anggaran yang ada sefektif mungkin," tandas Fernita.
Sebelumnya, KPU dan Lemsaneg sepakat bekerja sama penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengamanan sistem dan jaringan teknologi informasi serta penyediaan perangkat dan sistem pengamanan data atau informasi. Lemsaneg juga mengamankan dokumen elektronik dan distribusi, pusat data dan perangkatnya, serta pengamanan terkait data elektronik dan komunikasi pimpinan KPU. (Gen/Tnt)
