Jokowi menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp 69,5 triliun.
Nilai yang diajukan oleh Pemprof DKI Jakarta itu 38,7 persen atau Rp 19,39 triliun lebih besar dari APBD Perubahan tahun 2013 yang besarnya mencapai 50,1 triliun.
Dalam paparannya, Jokowi yang bernama lengkap Joko Widodo itu menyampaikan, peningkatan anggaran dalam RAPBD 2014 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 62,21 triliun yang atau meningkat 53,07% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 40,64 triliun.
Pendapatan daerah sebesar itu diprediksi berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 39,55 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 15,27 triliun, dan pendapatan lainnya yang sah, yakni sebesar Rp 7,38 triliun.
"Kemudian, belanja daerah mencapai Rp 62,86 triliun meningkat 35% dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp 46,27%. Komposisinya terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 49,10 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp 13,76 triliun," ujar Jokowi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/12/2013).
Selain itu, Jokowi juga memaparkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 7,28 triliun, berkurang sebesar 23,03% dibandingkan dengan APBD Perubahan 2013 sebesar Rp 9,46 triliun. Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6,63 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 73,17% dari APBD Perubahan 2013 sebesar Rp 3,83 triliun.
Pengeluaran pembiayaan tahun 2014 juga direncanakan sebesar Rp 6,62 triliun. Pengeluaran tersebut untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo sebesar Rp 9,39 miliar dan penyertaan modal pemerintah (PMP) ke beberapa BUMD sebesar Rp 6,62 triliun untuk PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PT Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
"Kami mengharapkan sebelum akhir Desember anggaran untuk tahun depan ini sudah dapat disahkan. Sehingga semua program bisa segera dijalankan," ujar Jokowi.
Usai menerima RAPBD yang diserahkan oleh Gubernur Jokowi, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan akan membahasnya di tataran fraksi-fraksi Dewan. Setelah dibahas, tiap fraksi akan menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna yang akan digelar pada Rabu 4 Desember besok.
"Barangnya kan baru lihat hari ini. Kalau banyak sanggahan nanti pas pembahasan ya mau nggak mau (terlambat) pengesahan oleh kita," ujar Ferrial.
Ferrial berharap, setelah dibahas, RAPBD dapat secepatnya disahkan pada akhir bulan ini. "Besok kita paripurna pandangan fraksi. Kita lihat saja nanti. Kita upayakan secepatnya. Kalau tidak banyak pembahasan bisa cepet," ujar Ferrial yang juga politisi Partai Demokrat ini. (Eks/Sss)
Nilai yang diajukan oleh Pemprof DKI Jakarta itu 38,7 persen atau Rp 19,39 triliun lebih besar dari APBD Perubahan tahun 2013 yang besarnya mencapai 50,1 triliun.
Dalam paparannya, Jokowi yang bernama lengkap Joko Widodo itu menyampaikan, peningkatan anggaran dalam RAPBD 2014 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 62,21 triliun yang atau meningkat 53,07% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 40,64 triliun.
Pendapatan daerah sebesar itu diprediksi berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 39,55 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 15,27 triliun, dan pendapatan lainnya yang sah, yakni sebesar Rp 7,38 triliun.
"Kemudian, belanja daerah mencapai Rp 62,86 triliun meningkat 35% dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp 46,27%. Komposisinya terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 49,10 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp 13,76 triliun," ujar Jokowi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/12/2013).
Selain itu, Jokowi juga memaparkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 7,28 triliun, berkurang sebesar 23,03% dibandingkan dengan APBD Perubahan 2013 sebesar Rp 9,46 triliun. Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6,63 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 73,17% dari APBD Perubahan 2013 sebesar Rp 3,83 triliun.
Pengeluaran pembiayaan tahun 2014 juga direncanakan sebesar Rp 6,62 triliun. Pengeluaran tersebut untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo sebesar Rp 9,39 miliar dan penyertaan modal pemerintah (PMP) ke beberapa BUMD sebesar Rp 6,62 triliun untuk PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PT Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
"Kami mengharapkan sebelum akhir Desember anggaran untuk tahun depan ini sudah dapat disahkan. Sehingga semua program bisa segera dijalankan," ujar Jokowi.
Usai menerima RAPBD yang diserahkan oleh Gubernur Jokowi, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan akan membahasnya di tataran fraksi-fraksi Dewan. Setelah dibahas, tiap fraksi akan menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna yang akan digelar pada Rabu 4 Desember besok.
"Barangnya kan baru lihat hari ini. Kalau banyak sanggahan nanti pas pembahasan ya mau nggak mau (terlambat) pengesahan oleh kita," ujar Ferrial.
Ferrial berharap, setelah dibahas, RAPBD dapat secepatnya disahkan pada akhir bulan ini. "Besok kita paripurna pandangan fraksi. Kita lihat saja nanti. Kita upayakan secepatnya. Kalau tidak banyak pembahasan bisa cepet," ujar Ferrial yang juga politisi Partai Demokrat ini. (Eks/Sss)
