Partai Nasdem telah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I selama 3 hari sejak 1 Desember hingga 3 Desember 2013. Dari penyelenggaraan Rakernas tersebut menelurkan 6 poin pernyataan politik. Salah satu menuntaskan segera kasus Century dan Hambalang.
Sekretaris Partai Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan, begitu banyak dan kompleksnya masalah dihadapi negeri ini. Stabilitas keamanan di Papua yang masih rapuh, gagalnya pemerintah memberi perlindungan memadai bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengadu nasib di luar negeri, penegakkan hukum 'yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas', serta berderet masalah yang tak kunjung usai merundungi negeri tercinta ini.
Advertisement
"Pernyataan Politik Partai Nasdem sebagai ekspresi dan kristalisasi aspirasi seluruh kader Nasdem akan memfokuskan diri pada beberapa hal penting," kata Patrice di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/12/2013).
Patrice menuturkan, Nasdem mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk menjaga dan mengawasi Pemilu 2014 agar dapat berlangsung secara jujur dan adil serta menghasilkan pemimpin politik dan pejabat publik yang amanat. Segenap rakyat dapat melakukan apapun, sekecil apapun, untuk memastikan tidak adanya kecurangan dalam pesta demokrasi yang menentukan nasib bangsa ini lima tahun ke depan.
"Pastikan diri terdaftar untuk memilih. Jika ada kekeliruan, kesalahan atau belum tercatat, segera melapor kepada aparat kelurahan atau KPUD. Kami mengimbau rakyat Indonesia agar menggunakan hak pilih sebaik-baiknya, menghindari golput dan memilih dalam pemilu dengan seksama," tutur Patrice.
Kedua, ujar Patrice, Partai Nasdem mendesak KPU dan Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri untuk segera merampungkan kekacauan DPT dan menyiapkan Pemilu 2014 sebaik-baiknya sebagai perwujudan amanat rakyat.
"Jangan sampai suara rakyat tidak terwakili akibat pengelolaan pemilu yang semakin buruk dan Indonesia mengalami kemunduran kualitas demokrasi," ujar Patrice.
Ketiga, Nasdem mendesak pemerintahan SBY-Boediono dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II untuk mengambil langkah-langkah tegas dan signifikan dalam mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi yang sudah muncul gejalanya. Menurutnya, tahun 2013 ini ditutup oleh perlambatan ekonomi yang berpotensi berujung pada krisis ekonomi.
Keempat, Nasdem mendesak pemerintah untuk melindungi dan menegakkan harkat kemanusiaan petani, nelayan dan buruh sebagai ujung tombak bergulirnya roda perekonomian nasional dan menghentikan liberalisasi sektor pangan.
Kelima, NasDem mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan penyelesaian kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang besar, seperti Century dan Hambalang. Kasus tersebut menurut Patrice, harus segara dituntaskan oleh KPK untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi penegakan hukum.
"Aroma kontaminasi politik dalam sejumlah pengungkapan kasus korupsi harus dijawab oleh KPK dengan kerja keras dan transparansi dengan berpegang pada mekanisme hukum yang berlaku. KPK adalah harapan terakhir tegaknya hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," papar Patrice.
Untuk pernyataan sikap keenam ucap Patrice, adalah Partai Nasdem mendesak pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan wajib 12 tahun dibarengi dengan peningkatan mutu dan kompetensi guru.
"Kami mengingatkan semua pihak bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan bernegara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Karena itu, pendidikan universal 12 tahun harus segera diwujudkan," ucapnya
"Perubahan besar harus kita gulirkan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Restorasi Indonesia untuk mengembalikan segala pranata hidup bersama ke tempat yang seharusnya akan secara konsisten dilaksanakan oleh kader-kader NasDem di seluruh penjuru tanah air Nusantara dan seluruh dunia," pungkas Patrice. (Han/Riz)
