Meski mendapatkan protes dari masyarakat sekitar, jalan tol di Afrika Selatan akhirnya dibuka juga. Jalan tol tersebut menghubungkan 2 kota besar di Afrika yakni Johannesburg dan Pretoria.
Seperti dilansir dari BBC yang dimuat Liputan6.com, Rabu (4/12/2013), para pengguna kendaraan yang selalu terjebak dengan kemacetan lalu lintas besar setiap harinya pun berbondong-bondong untuk menggunakan rute alternatif itu.
Protes datang dari Partai-partai oposisi, serikat buruh dan gereja-gereja,.Mereka menyerukan pemboikotan dari sistem tol yang lama baru dibuka itu, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak adil dan didesain dengan buruk.
Namun pemerintah setempat berkilah bahwa jalan tol itu membutuhkan dana untuk peningkatan. Wartawan BBC Pumza Fihlani di Johannesburg mengatakan, masalah ini telah menjadi semakin berbau politis karena menjelang beberapa bulan pemilihan umum.
Kritik
Laporan lalu lintas di sekitar Johannesburg dan Pretoria mengatakan ada kemacetan di jalan-jalan pinggiran kota. "Kemacetan sangat padat dan tidak juga terurai sejak pagi," demikian dikutip dari kantor berita Sapa.
Wartawan BBC di sana pun mengatakan, sebaliknya ada sedikit lalu lintas di jalan tol baru itu. Kritikus mengatakan e-toll tidak adil karena warga Afrika Selatan sudah membayar pajak bahan bakar, PPN dan tol yang ada --beberapa jalan sekarang memiliki 2 jembatan untuk scan dan scan manual dengan penjaga. Namun kini ditambah lagi dengan biaya penggunaa jalan tol yang baru.
Pengemudi yang mendaftar membayar biaya bulanan minimal US$ 54 atau sekitar Rp 641 ribu untuk menggunakan jalan. Sementara mereka yang tidak mendaftar membayar sampai 3 kali lipat, juga jika mereka tidak membayar dalam waktu tujuh hari.
Plat nomor mobil mereka di-scan oleh petugas tol dan tagihan dikirim ke rumah mereka jika mereka tidak membayar di muka.
Selain dikecam oleh masyarakat sektiar, organisasi-organisasi lokal juga telah berkampanye selama beberapa tahun untuk mengehentikan proyek itu. Bahkan membawanya ke jalur hukm pada menit terakhir sebelum diresmikan. Namun mereka kalah.
Pemerintah hanya mengatakan e-toll adalah satu-satunya cara untuk mengurangi kepadatan di sekitar ibukota komersial, Johannesburg.
Kini jalan tol tersebut telah diresmikan, pihak berwenang terkait jalan raya yakni South Africa National Roads Agency (Sanral) pun mendesak pengendara untuk tidak melanggar hukum atau akan mendapatkan dakwaan kriminal. (Tnt/Ism)
Seperti dilansir dari BBC yang dimuat Liputan6.com, Rabu (4/12/2013), para pengguna kendaraan yang selalu terjebak dengan kemacetan lalu lintas besar setiap harinya pun berbondong-bondong untuk menggunakan rute alternatif itu.
Protes datang dari Partai-partai oposisi, serikat buruh dan gereja-gereja,.Mereka menyerukan pemboikotan dari sistem tol yang lama baru dibuka itu, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak adil dan didesain dengan buruk.
Namun pemerintah setempat berkilah bahwa jalan tol itu membutuhkan dana untuk peningkatan. Wartawan BBC Pumza Fihlani di Johannesburg mengatakan, masalah ini telah menjadi semakin berbau politis karena menjelang beberapa bulan pemilihan umum.
Kritik
Laporan lalu lintas di sekitar Johannesburg dan Pretoria mengatakan ada kemacetan di jalan-jalan pinggiran kota. "Kemacetan sangat padat dan tidak juga terurai sejak pagi," demikian dikutip dari kantor berita Sapa.
Wartawan BBC di sana pun mengatakan, sebaliknya ada sedikit lalu lintas di jalan tol baru itu. Kritikus mengatakan e-toll tidak adil karena warga Afrika Selatan sudah membayar pajak bahan bakar, PPN dan tol yang ada --beberapa jalan sekarang memiliki 2 jembatan untuk scan dan scan manual dengan penjaga. Namun kini ditambah lagi dengan biaya penggunaa jalan tol yang baru.
Pengemudi yang mendaftar membayar biaya bulanan minimal US$ 54 atau sekitar Rp 641 ribu untuk menggunakan jalan. Sementara mereka yang tidak mendaftar membayar sampai 3 kali lipat, juga jika mereka tidak membayar dalam waktu tujuh hari.
Plat nomor mobil mereka di-scan oleh petugas tol dan tagihan dikirim ke rumah mereka jika mereka tidak membayar di muka.
Selain dikecam oleh masyarakat sektiar, organisasi-organisasi lokal juga telah berkampanye selama beberapa tahun untuk mengehentikan proyek itu. Bahkan membawanya ke jalur hukm pada menit terakhir sebelum diresmikan. Namun mereka kalah.
Pemerintah hanya mengatakan e-toll adalah satu-satunya cara untuk mengurangi kepadatan di sekitar ibukota komersial, Johannesburg.
Kini jalan tol tersebut telah diresmikan, pihak berwenang terkait jalan raya yakni South Africa National Roads Agency (Sanral) pun mendesak pengendara untuk tidak melanggar hukum atau akan mendapatkan dakwaan kriminal. (Tnt/Ism)
