Pemerintah mengimbau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak memasang alat pengontrol bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Radio Frequency Indentification (RFID) pada mobil mewah. Imbauan ini disampaikan untuk mencegah jebolnya konsumsi BBM bersubsidi.
"RFID harusnya dipasang pada kendaraan jenis tertentu, bukan mobil mewah dan baru karena kalau RFID ada di mobil mewah artinya mereka bisa menerima BBM bersubsidi. Misalnya punya mobil mewah lalu tidak pasang RFID maka tidak bisa isi BBM subsidi," jelas Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dalam acara HSBC Global Economic Outlook 2014 di Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Bambang menegaskan, pemasangan RFID dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Artinya, alat pengontrol tersebut harus dibenamkan pada kendaraan yang memang membutuhkan BBM subsidi.
"Sekarang kan belum ada aturannya mestinya ada imbauan moral bahwa RFID dalam rangka mengendalikan BBM bersubsidi jadi seharusnya yang pakai kendaraan yang butuh BBM bersubsidi. Ini yang harus jadi perhatian," terangnya.
Solusi close distribution itu, tambah Bambang, diharapkan dapat mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi BBM bersubsidi sebanyak 48 juta Kiloliter (kl).
"RFID bisa mengendalikan volume, jadi orang tidak melakukan konsumsi yang berlebihan. Itu bisa membantu menjaga supaya volume 48 juta kl tidak terlewati, makanya kami berharap yang mendaftar RFID adalah orang yang benar-benar membutuhkan bukan menjadi konsumsi semua pihak," ujar dia.
Di samping itu, menurut dia, cara lain untuk menjaga kuota BBM bersubsidi adalah melalui konversi atau mencari pengganti BBM yakni biofuel dan gas. "Porsi penggunaan dua bahan bakar alternatif tersebut harus ditingkatkan," tandas Bambang.(Fik/Shd)
"RFID harusnya dipasang pada kendaraan jenis tertentu, bukan mobil mewah dan baru karena kalau RFID ada di mobil mewah artinya mereka bisa menerima BBM bersubsidi. Misalnya punya mobil mewah lalu tidak pasang RFID maka tidak bisa isi BBM subsidi," jelas Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dalam acara HSBC Global Economic Outlook 2014 di Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Bambang menegaskan, pemasangan RFID dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Artinya, alat pengontrol tersebut harus dibenamkan pada kendaraan yang memang membutuhkan BBM subsidi.
"Sekarang kan belum ada aturannya mestinya ada imbauan moral bahwa RFID dalam rangka mengendalikan BBM bersubsidi jadi seharusnya yang pakai kendaraan yang butuh BBM bersubsidi. Ini yang harus jadi perhatian," terangnya.
Solusi close distribution itu, tambah Bambang, diharapkan dapat mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi BBM bersubsidi sebanyak 48 juta Kiloliter (kl).
"RFID bisa mengendalikan volume, jadi orang tidak melakukan konsumsi yang berlebihan. Itu bisa membantu menjaga supaya volume 48 juta kl tidak terlewati, makanya kami berharap yang mendaftar RFID adalah orang yang benar-benar membutuhkan bukan menjadi konsumsi semua pihak," ujar dia.
Di samping itu, menurut dia, cara lain untuk menjaga kuota BBM bersubsidi adalah melalui konversi atau mencari pengganti BBM yakni biofuel dan gas. "Porsi penggunaan dua bahan bakar alternatif tersebut harus ditingkatkan," tandas Bambang.(Fik/Shd)
