Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Oegroseno menepis tudingan Transparency International Indonesia (TII) yang menyatakan instansi Polri tidak profesional menangani kasus korupsi. Oegroseno meyakini, Polri saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya, terlebih dalam penanganan kasus korupsi.
"Kapolri sudah memberikan perhatian khusus pada penanganan tindak pidana korupsi. Saya lupa tanggalnya, waktu di latihan penyidik tipikor. Karena semuanya merupakan suatu proses dan itikad untuk mengarah pada penegakan hukum di bidang tipikor sudah ditingkatkan," kata Oegroseno di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2013).
Kendati demikian, Oegro mengimbau masyarakat untuk bersabar karena penanganan kasus korupsi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. "Yakinlah, untuk memberantas korupsi itu sudah mulai baik. Tapi butuh waktu ya menurut saya, tidak semudah membalikkan telapak tangan," jelasnya.
Oegroseno berharap, masyarakat tidak hanya melihat kinerja Polri, namun masyarakat juga harus aktif membantu Polri dalam memberikan informasi.
Dalam data yang belum lama ini dirilis TII menyebutkan Polri dan parlemen adalah institusi yang paling korup pada 2013. Sementara di urutan kedua dan ketiga, terdapat lembaga peradilan dan partai politik.
Data lainnya menunjukkan kepolisian di negara tetangga juga melakukan praktik korupsi. Namun, kepolisian di Indonesia menunjukkan angka yang paling tinggi.
Kepolisian Indonesia mendapat angka 75 persen, menyusul satu tingkat di bawahnya kepolisian Kamboja yang mendapat 65 persen. Kepolisian dengan praktik korupsi paling minim adalah di Malaysia dengan angka 12 persen. (Ado/Ism)
"Kapolri sudah memberikan perhatian khusus pada penanganan tindak pidana korupsi. Saya lupa tanggalnya, waktu di latihan penyidik tipikor. Karena semuanya merupakan suatu proses dan itikad untuk mengarah pada penegakan hukum di bidang tipikor sudah ditingkatkan," kata Oegroseno di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2013).
Kendati demikian, Oegro mengimbau masyarakat untuk bersabar karena penanganan kasus korupsi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. "Yakinlah, untuk memberantas korupsi itu sudah mulai baik. Tapi butuh waktu ya menurut saya, tidak semudah membalikkan telapak tangan," jelasnya.
Oegroseno berharap, masyarakat tidak hanya melihat kinerja Polri, namun masyarakat juga harus aktif membantu Polri dalam memberikan informasi.
Dalam data yang belum lama ini dirilis TII menyebutkan Polri dan parlemen adalah institusi yang paling korup pada 2013. Sementara di urutan kedua dan ketiga, terdapat lembaga peradilan dan partai politik.
Data lainnya menunjukkan kepolisian di negara tetangga juga melakukan praktik korupsi. Namun, kepolisian di Indonesia menunjukkan angka yang paling tinggi.
Kepolisian Indonesia mendapat angka 75 persen, menyusul satu tingkat di bawahnya kepolisian Kamboja yang mendapat 65 persen. Kepolisian dengan praktik korupsi paling minim adalah di Malaysia dengan angka 12 persen. (Ado/Ism)
