Kader PDIP kini tengah menjadi rebutan. Puan Maharani dilirik capres Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, sementara salah satu kandidat capres PKB Rhoma Irama menginginkan berpasangan dengan Jokowi. Lantas, bagaimana PDIP menyikapi hal ini?
"Persoalaan kerjasama dengan partai lain merupakan kebijakan yang sangat strategis, dan memerlukan kesesuaian ideologi, platform politik, dan agenda penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Dengan demikian terkait kerjasama merupakan kewenangan sepenuhnya ketua umum partai (Megawati Soekarnoputri)," ujar Wasekjen PDIP Hasto Kristiianto kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Menjawab pinangan partai lain, lanjut Hasto, Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrat (PDIP) pun perlu melakukan rapat bersama seluruh DPP PDIP. Menurutnya, partainya tidak akan sembarangan membiarkan kadernya dipinang partai lain.
"Ketentuan deklarasi capres dan cawapres agar memiliki legitimasi dan legalitas yang kuat, tentu harus dipastikan terpenuhinya syarat legal, berupa dukungan 25% suara bagi parpol atau gabungan parpol dalam pemilu legislatif yang akan datang," tuturnya.
Terkait banyaknya parpol lain yang ingin meminang kader PDIP, Hasto menilai hal tersebut tak lebih dari buah kerja keras PDIP. "Banyaknya pemimpin potensial dari PDIP karena prestasi politiknya menunjukkan proses kaderisasi yang berjalan di internal partai," tandas Hasto. (Rmn/Mut)
[Baca juga: Sering Blusukan, Jokowi Disebut Megawati Sebagai `Media Darling`]
"Persoalaan kerjasama dengan partai lain merupakan kebijakan yang sangat strategis, dan memerlukan kesesuaian ideologi, platform politik, dan agenda penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Dengan demikian terkait kerjasama merupakan kewenangan sepenuhnya ketua umum partai (Megawati Soekarnoputri)," ujar Wasekjen PDIP Hasto Kristiianto kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Menjawab pinangan partai lain, lanjut Hasto, Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrat (PDIP) pun perlu melakukan rapat bersama seluruh DPP PDIP. Menurutnya, partainya tidak akan sembarangan membiarkan kadernya dipinang partai lain.
"Ketentuan deklarasi capres dan cawapres agar memiliki legitimasi dan legalitas yang kuat, tentu harus dipastikan terpenuhinya syarat legal, berupa dukungan 25% suara bagi parpol atau gabungan parpol dalam pemilu legislatif yang akan datang," tuturnya.
Terkait banyaknya parpol lain yang ingin meminang kader PDIP, Hasto menilai hal tersebut tak lebih dari buah kerja keras PDIP. "Banyaknya pemimpin potensial dari PDIP karena prestasi politiknya menunjukkan proses kaderisasi yang berjalan di internal partai," tandas Hasto. (Rmn/Mut)
[Baca juga: Sering Blusukan, Jokowi Disebut Megawati Sebagai `Media Darling`]
