Wakapolri Komjen Pol Oegroseno mengatakan, pengadaan seragam polisi wanita (polwan) berjilbab harus dibicarakan lagi dengan DPR. Hal ini karena DPR yang menyediakan anggaran.
"Dari negara, dari rakyat lagi kan. Ini kan usulan dari anggota DPR Komisi III. Mereka sebagai wakil rakyat wajib menyediakan anggarannya," kata Oegroseno di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Oegro menyatakan, anggaran untuk seragam polwan tersebut harus dikhususkan. "Ya harus lah (khusus). Kita kan ada wakil-wakil rakyat di DPR, ya karena beliau (DPR) yang meminta dibolehkan polwan memakai hijab, ya beliau yang mengadakan anggarannya," ujar Oegro.
Oegroseno mengaku belum bisa memastikan kapan anggaran untuk seragam polwan akan dibicarakan dengan DPR. Diharapkan, seragam jilbab yang akan dikenakan oleh polwan di Indonesia itu diseragamkan dan mengadopsi Arab Saudi.
"Kita Polri karena perkembangan global, regional mana yang terbaiklah untuk kita. Kalau saya melihat seperti di Arab. Maunya jangan sampai pakaian yang agamis tadi menimbulkan perasaan kayak sensual performance," kata Oegro. (Mvi/Mut)
"Dari negara, dari rakyat lagi kan. Ini kan usulan dari anggota DPR Komisi III. Mereka sebagai wakil rakyat wajib menyediakan anggarannya," kata Oegroseno di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Oegro menyatakan, anggaran untuk seragam polwan tersebut harus dikhususkan. "Ya harus lah (khusus). Kita kan ada wakil-wakil rakyat di DPR, ya karena beliau (DPR) yang meminta dibolehkan polwan memakai hijab, ya beliau yang mengadakan anggarannya," ujar Oegro.
Oegroseno mengaku belum bisa memastikan kapan anggaran untuk seragam polwan akan dibicarakan dengan DPR. Diharapkan, seragam jilbab yang akan dikenakan oleh polwan di Indonesia itu diseragamkan dan mengadopsi Arab Saudi.
"Kita Polri karena perkembangan global, regional mana yang terbaiklah untuk kita. Kalau saya melihat seperti di Arab. Maunya jangan sampai pakaian yang agamis tadi menimbulkan perasaan kayak sensual performance," kata Oegro. (Mvi/Mut)
