Usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan supaya setoran dividen perusahaan pelat merah tak masuk kas negara mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Dia menilai laba BUMN masih sangat diperlukan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pandangan seperti itu boleh-boleh saja, tapi situasinya pendapatan dan dividen dari BUMN masih dibutuhkan untuk mengisi APBN. Sulit kalau saat ini dilakukan (penahanan dividen)," kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Hatta mengaku, untuk merealisasikan rencana tersebut, Kementerian BUMN harus meminta restu oleh Menteri Keuangan dan DPR.
"Mungkin Pak Dahlan berpikir kalau dividen di BUMN akan semakin banyak pembangunan investasi. Pikiran itu masuk akal bagi pemegang saham, dan pemegang sahamnya adalah Menteri Keuangan, yang menjaga BUMN. Kalau dividen anjlok dari mana nutup defisitnya," paparnya.
Pada dasarnya, dia memberi lampu hijau terhadap usulan mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) itu. Bahkan Hatta mengimbau supaya dana infrastuktur kementerian dibagikan kepada perusahaan pelat merah untuk dikembangkan menjadi sebuah proyek.
"Dana infrastruktur di Kementerian tidak perlu Menteri yang membelanjakan. Berikan saja dana itu pada BUMN supaya di-leverage. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum atau Perhubungan menyebar dana Rp 1 triliun ke BUMN agar di leverage dan hasilnya dana itu bisa naik 30%," terangnya.
Sebelumnya, Dahlan Iskan meminta bantuan Komite Ekonomi Nasional (KEN) agar setoran dividen perusahaan pelat merah ditahan di BUMN.
"Prinsip BUMN ini bayar dividen Rp 30 triliun tapi saya akan perjuangkan daripada dividen masuk ke kas negara, ini akan jadi proyek baru dan bisa di leverage sampai Rp 100 triliun. Makanya saya minta bantuan KEN," pungkas dia. (Fik/Ndw)
"Pandangan seperti itu boleh-boleh saja, tapi situasinya pendapatan dan dividen dari BUMN masih dibutuhkan untuk mengisi APBN. Sulit kalau saat ini dilakukan (penahanan dividen)," kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Hatta mengaku, untuk merealisasikan rencana tersebut, Kementerian BUMN harus meminta restu oleh Menteri Keuangan dan DPR.
"Mungkin Pak Dahlan berpikir kalau dividen di BUMN akan semakin banyak pembangunan investasi. Pikiran itu masuk akal bagi pemegang saham, dan pemegang sahamnya adalah Menteri Keuangan, yang menjaga BUMN. Kalau dividen anjlok dari mana nutup defisitnya," paparnya.
Pada dasarnya, dia memberi lampu hijau terhadap usulan mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) itu. Bahkan Hatta mengimbau supaya dana infrastuktur kementerian dibagikan kepada perusahaan pelat merah untuk dikembangkan menjadi sebuah proyek.
"Dana infrastruktur di Kementerian tidak perlu Menteri yang membelanjakan. Berikan saja dana itu pada BUMN supaya di-leverage. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum atau Perhubungan menyebar dana Rp 1 triliun ke BUMN agar di leverage dan hasilnya dana itu bisa naik 30%," terangnya.
Sebelumnya, Dahlan Iskan meminta bantuan Komite Ekonomi Nasional (KEN) agar setoran dividen perusahaan pelat merah ditahan di BUMN.
"Prinsip BUMN ini bayar dividen Rp 30 triliun tapi saya akan perjuangkan daripada dividen masuk ke kas negara, ini akan jadi proyek baru dan bisa di leverage sampai Rp 100 triliun. Makanya saya minta bantuan KEN," pungkas dia. (Fik/Ndw)
