Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) didaulat sebagai lembaga negara dengan kinerja terburuk sepanjang 2013 ini oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan). Bawaslu mengaku siap memperbaiki diri.
Pimpinan Bawaslu Divisi Sosialiasai, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Nasrullah mengatakan, pihaknya bersama dengan segenap jajaran pimpinan yang lain tengah berusaha keras memperbaiki layanan birokrasi dalam tubuh Bawaslu.
"Insya Allah tahun depan bawaslu akan meningkatkan prestasinya," kata Nasrullah di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Lebih jauh Nasrullah menerangkan, salah satu faktor yang melatarbelakangi keinginan Bawaslu untuk terus berbenah adalah adanya laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) 2013 yang menempatkan Bawaslu sebagai salah satu lembaga pemerintah dengan kinerja terburuk.
Diakui Nasrullah, performa Bawaslu yang kian memburuk disebabkan oleh perubahan struktur dari kesekretariatan menjadi kesekjenan. Imbas dari adanya perubahan tersebut tentu masih membutuhkan adaptasi dalam pengelolaan manajemen birokrasi.
"Problem birokrasi antara lain keterbatasan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas di daerah, pengelolaan manajemen keuangan yang masih butuh belajar banyak, adalah fakta yang harus direformasi," ujarnya.
"Mudah-mudahan seluruh komisioner dan kasek di provinsi introspeksi diri dan segera melakukan evaluasi," jelas Nasrullah. Dia juga berjanji akan mengoptimalkan peranan Bawaslu dalam bidang pengawasan setiap tahapan pemilu.
Kinerja Bawaslu dan Ombudsman dinilai paling buruk sepanjang tahun ini. Sebagai instansi pemerintah pusat, akuntabilitas kinerja Bawaslu dan Ombudsman dirasa masih kurang.
Penilaian itu didasarkan atas laporan Menteri PAN-RB, Azwar Abu Bakar pada tanggal 2 Desember lalu. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2013, Bawaslu bersama dengan Ombudsman sebagai paling terburuk dengan penilaian D. (Ndy)
Pimpinan Bawaslu Divisi Sosialiasai, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Nasrullah mengatakan, pihaknya bersama dengan segenap jajaran pimpinan yang lain tengah berusaha keras memperbaiki layanan birokrasi dalam tubuh Bawaslu.
"Insya Allah tahun depan bawaslu akan meningkatkan prestasinya," kata Nasrullah di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Lebih jauh Nasrullah menerangkan, salah satu faktor yang melatarbelakangi keinginan Bawaslu untuk terus berbenah adalah adanya laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) 2013 yang menempatkan Bawaslu sebagai salah satu lembaga pemerintah dengan kinerja terburuk.
Diakui Nasrullah, performa Bawaslu yang kian memburuk disebabkan oleh perubahan struktur dari kesekretariatan menjadi kesekjenan. Imbas dari adanya perubahan tersebut tentu masih membutuhkan adaptasi dalam pengelolaan manajemen birokrasi.
"Problem birokrasi antara lain keterbatasan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas di daerah, pengelolaan manajemen keuangan yang masih butuh belajar banyak, adalah fakta yang harus direformasi," ujarnya.
"Mudah-mudahan seluruh komisioner dan kasek di provinsi introspeksi diri dan segera melakukan evaluasi," jelas Nasrullah. Dia juga berjanji akan mengoptimalkan peranan Bawaslu dalam bidang pengawasan setiap tahapan pemilu.
Kinerja Bawaslu dan Ombudsman dinilai paling buruk sepanjang tahun ini. Sebagai instansi pemerintah pusat, akuntabilitas kinerja Bawaslu dan Ombudsman dirasa masih kurang.
Penilaian itu didasarkan atas laporan Menteri PAN-RB, Azwar Abu Bakar pada tanggal 2 Desember lalu. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2013, Bawaslu bersama dengan Ombudsman sebagai paling terburuk dengan penilaian D. (Ndy)
