Pemerintah mengaku membutuhkan dana cukup besar untuk membayar utang luar negeri sampai akhir tahun ini. Nilainya tak tanggung-tanggung mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 12,04 triliun.
"Kebutuhan kami sekitar US$ 1 miliar untuk membayar utang sampai akhir tahun ini," tutur Direktur Strategi dan Portofolio Pengelolaan Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan di kantornya, Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Dana penambal utang tersbeut rencananya akan dipenuhi dari rencana penarikan fasilitas pinjaman luar negeri yang selama ini dimiliki pemerintah. "Kami punya rencana menarik (utang) senilai US$ 1,5 miliar dari pinjaman luar negeri. Sehingga ada inflow (dana masuk)," terangnya.
Schneider menambahkan, realisasi pembayaran utang luar negeri sampai 29 November 2013 mencapai Rp 12,1 triliun. Angka ini sama dengan 76,8% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp 15,8 triliun.
Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan menunjukan realisasi pembayaran utang luar negeri sampai akhir November ini mencapai Rp 26,9 triliun atau 171% dari APBN-P 2013 sebesar Rp 15,8 triliun.
Terkait perbedaan angka tersebut, Schneider menjelaskan, terjadi reklasi utang. "Waktu itu Surat Berharga Negara (SBN) Valuta Asing (Valas) dikelompokkan dengan utang domestik, tapi BPK minta itu diklasifikasikan ke dalam utang luar negeri karena masuk valas," ucapnya.
Schneider menyebut, pihaknya memperkirakan realisasi pembayaran utang luar negeri sampai akhir tahun mencapai Rp 14 triliun. Sedangkan utang dalam negeri sebesar Rp 99,5 triliun dari pagu Rp 96,8 triliun.(Fik/Shd)
"Kebutuhan kami sekitar US$ 1 miliar untuk membayar utang sampai akhir tahun ini," tutur Direktur Strategi dan Portofolio Pengelolaan Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan di kantornya, Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Dana penambal utang tersbeut rencananya akan dipenuhi dari rencana penarikan fasilitas pinjaman luar negeri yang selama ini dimiliki pemerintah. "Kami punya rencana menarik (utang) senilai US$ 1,5 miliar dari pinjaman luar negeri. Sehingga ada inflow (dana masuk)," terangnya.
Schneider menambahkan, realisasi pembayaran utang luar negeri sampai 29 November 2013 mencapai Rp 12,1 triliun. Angka ini sama dengan 76,8% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp 15,8 triliun.
Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan menunjukan realisasi pembayaran utang luar negeri sampai akhir November ini mencapai Rp 26,9 triliun atau 171% dari APBN-P 2013 sebesar Rp 15,8 triliun.
Terkait perbedaan angka tersebut, Schneider menjelaskan, terjadi reklasi utang. "Waktu itu Surat Berharga Negara (SBN) Valuta Asing (Valas) dikelompokkan dengan utang domestik, tapi BPK minta itu diklasifikasikan ke dalam utang luar negeri karena masuk valas," ucapnya.
Schneider menyebut, pihaknya memperkirakan realisasi pembayaran utang luar negeri sampai akhir tahun mencapai Rp 14 triliun. Sedangkan utang dalam negeri sebesar Rp 99,5 triliun dari pagu Rp 96,8 triliun.(Fik/Shd)
