Anggaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu menjadi pusat perhatian karena penyerapannya begitu cepat dibandingkan belanja modal. Dalam 11 bulan ini, pemerintah telah mengucurkan dana PNS sebesar Rp 204,5 triliun.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan melaporkan data realisasi penyerapan belanja pegawai pada periode Januari-November 2013 sebesar 87,8% atau Rp 204,5 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun ini sebesar Rp 233 triliun.
Realisasi belanja pegawai hingga 29 November sebesar Rp 204,5 triliun atau 87,8% dari APBN-P 2013 sebesar Rp 233 triliun. Pencapaian belanja PNS tidak sebanding dengan realisasi belanja modal yang baru mencapai 55,7% atau Rp 107,2 triliun dari APBN-P 2013 sebesar Rp 192,6 triliun.
Padahal pemerintah memasang target realisasi belanja negara bisa menembus 96% sampai dengan akhir tahun. Sedangkan belanja barang sebesar Rp 117,6 triliun atau 56,9% dari pagu Rp 206,5 triliun.
Capaian pembayaran kewajiban utang sebesar Rp 104,2% atau 92,6% dari APBN-P sebesar Rp 112,5 triliun. Pembayaran subsidi terealisasi 85,7%, sebesar Rp 298,2 triliun dari Rp 348,1 triliun. Bantuan sosial Rp 76,6 triliun atau 92,9%, belanja lainnya Rp 1,7 triliun atau 8,8% dari Rp 19,3 triliun. Sementara belanja hibah baru terserap 1,5% dari pagu anggaran Rp 2,3 triliun.
Sedangkan total realisasi transfer ke daerah hingga November ini mencapai Rp 476,8 triliun atau 90,1% dari APBN-P Rp 529,4 triliun.
Secara keseluruhan, belanja negera dari Januari-November 2013 mencapai Rp 1.386,8 triliun atau 80,3% dari patokan APBN-P Rp 1.726,2 triliun.
"Pokoknya sampai Desember ini, perkiraan realisasi belanjanya mencapai 96% sebab banyak proyek Kementerian/Lembaga dibayar sesuai termin tergantung penyelesaian proyek itu. Kalau proyek sudah jalan, baru tercatat uangnya di APBN," ungkap Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Destry Damayanti mengakui sejak dulu realisasi belanja modal tidak mengalami perubahan signifikan.
"Realisasi belanja modal tahun lalu juga hampir mendekati 70%. Jadi ke depan harus berubah karena ini kunci pendorong pertumbuhan di tengah suasana penurunan kredit. Swasta pun tidak banyak investasi sehingga harusnya pemerintah yang melakukannya," tandas dia. (Fik/Ahm)
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan melaporkan data realisasi penyerapan belanja pegawai pada periode Januari-November 2013 sebesar 87,8% atau Rp 204,5 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun ini sebesar Rp 233 triliun.
Realisasi belanja pegawai hingga 29 November sebesar Rp 204,5 triliun atau 87,8% dari APBN-P 2013 sebesar Rp 233 triliun. Pencapaian belanja PNS tidak sebanding dengan realisasi belanja modal yang baru mencapai 55,7% atau Rp 107,2 triliun dari APBN-P 2013 sebesar Rp 192,6 triliun.
Padahal pemerintah memasang target realisasi belanja negara bisa menembus 96% sampai dengan akhir tahun. Sedangkan belanja barang sebesar Rp 117,6 triliun atau 56,9% dari pagu Rp 206,5 triliun.
Capaian pembayaran kewajiban utang sebesar Rp 104,2% atau 92,6% dari APBN-P sebesar Rp 112,5 triliun. Pembayaran subsidi terealisasi 85,7%, sebesar Rp 298,2 triliun dari Rp 348,1 triliun. Bantuan sosial Rp 76,6 triliun atau 92,9%, belanja lainnya Rp 1,7 triliun atau 8,8% dari Rp 19,3 triliun. Sementara belanja hibah baru terserap 1,5% dari pagu anggaran Rp 2,3 triliun.
Sedangkan total realisasi transfer ke daerah hingga November ini mencapai Rp 476,8 triliun atau 90,1% dari APBN-P Rp 529,4 triliun.
Secara keseluruhan, belanja negera dari Januari-November 2013 mencapai Rp 1.386,8 triliun atau 80,3% dari patokan APBN-P Rp 1.726,2 triliun.
"Pokoknya sampai Desember ini, perkiraan realisasi belanjanya mencapai 96% sebab banyak proyek Kementerian/Lembaga dibayar sesuai termin tergantung penyelesaian proyek itu. Kalau proyek sudah jalan, baru tercatat uangnya di APBN," ungkap Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Destry Damayanti mengakui sejak dulu realisasi belanja modal tidak mengalami perubahan signifikan.
"Realisasi belanja modal tahun lalu juga hampir mendekati 70%. Jadi ke depan harus berubah karena ini kunci pendorong pertumbuhan di tengah suasana penurunan kredit. Swasta pun tidak banyak investasi sehingga harusnya pemerintah yang melakukannya," tandas dia. (Fik/Ahm)
