Pemprov DKI di bawah pimpinan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tengah gencar melakukan tindakan antikorupsi. Termasuk, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Hal tersebut disampaikan Ahok yang didampingi Ketua KPK Abraham Samad usai Seminar Humas 2013 KPK 'Tantangan Humas Lembaga di tengah sesaknya opini negatif di Media Sosial' di Balai Kartini.
"Kita kerja sama dengan KPK untuk pengawasan APBD 2014, itu sudah sejak APBD 2013 kok," kata Ahok, Kamis (5/12/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, kerjasama tersebut tidak hanya untuk membantu mengawasi keuangan, tetapi juga kinerja para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Kita terima kasih pada KPK. Beberapa kali undang KPK. Minimal bisa takut-takutin mereka (SKPD) dengan cukup baik. Minimal mereka mikir," ujar Ahok.
Sementara Abraham Samad mengatakan pemantauan APBD tidak hanya dilakukan di Pemprov DKI, tetapi juga pada 33 provinsi dan ibukota seluruh Indonesia. Pengawalan itu bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian, dari hasil pemantauan tersebut KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai hal apa saja yang dianggap perlu perbaikan.
"Ada 3 hal yang kita potret. Pertama, proses perencanan dan penganggaran. Kedua, pelayanan publik. Dan ketiga, proses pengadaan barang dan jasa. Karena kita lihat ketiganya penting untuk dipantau secara intensif," kata Abraham. (Ein/Mut)
Hal tersebut disampaikan Ahok yang didampingi Ketua KPK Abraham Samad usai Seminar Humas 2013 KPK 'Tantangan Humas Lembaga di tengah sesaknya opini negatif di Media Sosial' di Balai Kartini.
"Kita kerja sama dengan KPK untuk pengawasan APBD 2014, itu sudah sejak APBD 2013 kok," kata Ahok, Kamis (5/12/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, kerjasama tersebut tidak hanya untuk membantu mengawasi keuangan, tetapi juga kinerja para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Kita terima kasih pada KPK. Beberapa kali undang KPK. Minimal bisa takut-takutin mereka (SKPD) dengan cukup baik. Minimal mereka mikir," ujar Ahok.
Sementara Abraham Samad mengatakan pemantauan APBD tidak hanya dilakukan di Pemprov DKI, tetapi juga pada 33 provinsi dan ibukota seluruh Indonesia. Pengawalan itu bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian, dari hasil pemantauan tersebut KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai hal apa saja yang dianggap perlu perbaikan.
"Ada 3 hal yang kita potret. Pertama, proses perencanan dan penganggaran. Kedua, pelayanan publik. Dan ketiga, proses pengadaan barang dan jasa. Karena kita lihat ketiganya penting untuk dipantau secara intensif," kata Abraham. (Ein/Mut)
