Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan, penundaan jilbab bagi polisi wanita (polwan) disebabkan konsep yang diatur institusi Polri belum pasti. Bahkan, terlihat Polri tergesa-gesa dalam mengeluarkan keputusan polwan boleh memakai jilbab.
"Kepolisian terlalu tergesa-gesa mengeluarkan pengumuman tentang kebebasan menggunakan jilbab di kalangan polwan. Terkesan tidak memiliki konsep yang utuh dan terencana baik soal ini," ujar Martin saat dihubungi di Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Martin menilai, ketika kemudian di lapangan jilbab yang dipakai berwarna-warni dan bentuknya tidak sama, penundaan pun dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena Polri dinilai merasa khawatir bahwa penggunaan jilbab yang tidak diatur dengan baik ini akan memulai kebiasaan untuk tidak seragam lagi dalam pakaian dinasnya sehari-hari.
"Persoalannya ramai jadi pemberitaan hanya karena Wakapolri ingin agar pakaian dan atribut Polwan harus tetap seragam dalam berdinas dan bukan melarang polwan untuk berjilbab. Andaikata pengumuman ini ditunda 1-2 bulan sampai konsep dan aturannya selesai, tentu tidak akan ada berita yang ramai soal ini," paparnya.
"Namun karena sudah buru-buru diumumkan tanpa dilandasi konsep yang utuh maka penundaan yang bersifat sementara inipun telah menimbulkan kesalahpahaman dan kesimpangsiuran."
Politisi Gerinda itu pun meminta agar Kapolri Sutarman membuat aturan yang seragam mengenai pemakaian jilbab tersebut. Namun, Polri jangan terlalu buru-buru untuk mengumumkan suatu kebijakan baru yang akan diberlakukan tanpa memiliki konsep yang matang lebih dahulu.
"Agar kasus penundaan seragam berjilbab ini jangan sampai menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat," tandas Martin.
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatakan, penundaan pemakaian jilbab karena banyak ketidakseragaman pemakaian di antara polwan. Ada polwan yang mengenakan jilbab warna merah hingga putih, serta bentuknya bermacam-macam. Hal ini dinilai Sutarman tidak elok.
Wakapolri Komjen Pol Oegroseno juga menyatakan, pemakaian jilbab bagi polwan menunggu Surat Keputusan (SK) resmi keluar dan supaya seragam tidak terkesan seksi. (Mvi/Mut)
"Kepolisian terlalu tergesa-gesa mengeluarkan pengumuman tentang kebebasan menggunakan jilbab di kalangan polwan. Terkesan tidak memiliki konsep yang utuh dan terencana baik soal ini," ujar Martin saat dihubungi di Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Martin menilai, ketika kemudian di lapangan jilbab yang dipakai berwarna-warni dan bentuknya tidak sama, penundaan pun dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena Polri dinilai merasa khawatir bahwa penggunaan jilbab yang tidak diatur dengan baik ini akan memulai kebiasaan untuk tidak seragam lagi dalam pakaian dinasnya sehari-hari.
"Persoalannya ramai jadi pemberitaan hanya karena Wakapolri ingin agar pakaian dan atribut Polwan harus tetap seragam dalam berdinas dan bukan melarang polwan untuk berjilbab. Andaikata pengumuman ini ditunda 1-2 bulan sampai konsep dan aturannya selesai, tentu tidak akan ada berita yang ramai soal ini," paparnya.
"Namun karena sudah buru-buru diumumkan tanpa dilandasi konsep yang utuh maka penundaan yang bersifat sementara inipun telah menimbulkan kesalahpahaman dan kesimpangsiuran."
Politisi Gerinda itu pun meminta agar Kapolri Sutarman membuat aturan yang seragam mengenai pemakaian jilbab tersebut. Namun, Polri jangan terlalu buru-buru untuk mengumumkan suatu kebijakan baru yang akan diberlakukan tanpa memiliki konsep yang matang lebih dahulu.
"Agar kasus penundaan seragam berjilbab ini jangan sampai menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat," tandas Martin.
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatakan, penundaan pemakaian jilbab karena banyak ketidakseragaman pemakaian di antara polwan. Ada polwan yang mengenakan jilbab warna merah hingga putih, serta bentuknya bermacam-macam. Hal ini dinilai Sutarman tidak elok.
Wakapolri Komjen Pol Oegroseno juga menyatakan, pemakaian jilbab bagi polwan menunggu Surat Keputusan (SK) resmi keluar dan supaya seragam tidak terkesan seksi. (Mvi/Mut)
