Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari meminta agar Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Oegroseno untuk tidak membuat pernyataan yang kontroversial terkait polwan berjilbab. [Wakapolri: `Ngebet` Pakai Jilbab, Polwan Bisa Pindah ke Aceh]
"Menurut saya, Pak Oegroseno juga ndak usah membuat pernyataan-pernyataan yang mengundang kontroversial," kata Hajriyanto saat dihubungi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Apalagi, menurut Hajriyanto, Kapolri sudah mengambil keputusan terkait polwan berjilbab tersebut serta sudah mengumumkannya kepada publik.
"Ingat pemimpin itu kalau ngomong, itu adalah sekali, jangan diubah-ubah, kalau ungkapan Jawa mengatakan, sapdo pandito ratu datan keno wola wali (sesuai perintah atasan dan sekali mengatakan sesuatu hal jangan diubah-ubah lagi)," tegasnya.
"Bahwa soal cara memakainya warnanya seperti apa itu kan, sebuah hal yang sifatnya sangat teknis tinggal dibuat saja sudah selesai, ndak usah diperpanjang polemik itu," tambah Hajriyanto. [Polwan Berjilbab, Wakapolda: Jangan Warna Pink!]
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, saat ini sudah bukan waktunya lagi mempolemikkan masalah-masalah polwan berjilbab, apalagi diungkapkan oleh anak buahnya Kapolri. "Jadi nggak usah lagi ada penyataan-pernyataan kalau mau pakai jilbab, pindah ke sana, pindah ke sini. Yang kita pegang pernyataan Kapolri, bukan bawahan Kapolri," cetus Hajriyanto.
Wakapolri Komjen Pol Oegroseno menyatakan agar polwan yang tidak sabar untuk mengenakan jilbab disarankan untuk mengajukan pindah tugas ke Provinsi Aceh. Lantaran menurutnya, saat ini pihaknya belum menentukan desain seragam khusus untuk polwan yang mengenakan jilbab.
"Kalau dia (polwan) sudah tidak tahan lagi, tinggal minta saja pindah, nanti bisa dipindahkan ke Aceh. Kan tidak ada yang sulit," kata Oegro, 4 Desember lalu.
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatakan mengizinkan polwan memakai jilbab. Namun karena di lapangan banyak yang tidak seragam, peraturan tersebut ditunda. (Mvi/Sss)
Baca juga: Tarik-Ulur Jilbab Polwan `Kendur`
"Menurut saya, Pak Oegroseno juga ndak usah membuat pernyataan-pernyataan yang mengundang kontroversial," kata Hajriyanto saat dihubungi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Apalagi, menurut Hajriyanto, Kapolri sudah mengambil keputusan terkait polwan berjilbab tersebut serta sudah mengumumkannya kepada publik.
"Ingat pemimpin itu kalau ngomong, itu adalah sekali, jangan diubah-ubah, kalau ungkapan Jawa mengatakan, sapdo pandito ratu datan keno wola wali (sesuai perintah atasan dan sekali mengatakan sesuatu hal jangan diubah-ubah lagi)," tegasnya.
"Bahwa soal cara memakainya warnanya seperti apa itu kan, sebuah hal yang sifatnya sangat teknis tinggal dibuat saja sudah selesai, ndak usah diperpanjang polemik itu," tambah Hajriyanto. [Polwan Berjilbab, Wakapolda: Jangan Warna Pink!]
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, saat ini sudah bukan waktunya lagi mempolemikkan masalah-masalah polwan berjilbab, apalagi diungkapkan oleh anak buahnya Kapolri. "Jadi nggak usah lagi ada penyataan-pernyataan kalau mau pakai jilbab, pindah ke sana, pindah ke sini. Yang kita pegang pernyataan Kapolri, bukan bawahan Kapolri," cetus Hajriyanto.
Wakapolri Komjen Pol Oegroseno menyatakan agar polwan yang tidak sabar untuk mengenakan jilbab disarankan untuk mengajukan pindah tugas ke Provinsi Aceh. Lantaran menurutnya, saat ini pihaknya belum menentukan desain seragam khusus untuk polwan yang mengenakan jilbab.
"Kalau dia (polwan) sudah tidak tahan lagi, tinggal minta saja pindah, nanti bisa dipindahkan ke Aceh. Kan tidak ada yang sulit," kata Oegro, 4 Desember lalu.
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatakan mengizinkan polwan memakai jilbab. Namun karena di lapangan banyak yang tidak seragam, peraturan tersebut ditunda. (Mvi/Sss)
Baca juga: Tarik-Ulur Jilbab Polwan `Kendur`
