Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kerap mengungkap sejumlah proyek yang diatur para pejabat. Tahanan kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games itu pun mengaku kerap diancam pihak-pihak yang pernah diungkapnya terlibat dalam kasus korupsi.
"Saya ini sekarang posisinya terancam," ujar Nazaruddin usai diperiksa di gedung KPK terkait kasus pencucian uang pada saham Garuda, Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Lalu, siapakah pejabat yang mengancam dirinya? Nazar menyebut, Setya Novanto, Bendahara Partai Golkar yang kerap dikaitkan dalam kasus pengadaan proyek e-KTP.
"Novanto itu ancam saudara saya, apa yang saya diperiksa dia tahu semua. Apa kelakuan saya di Sukamiskin, dia tahu, dan kalau saya buka lagi proyek e-KTP, saya mau dibunuh dia," ungkap Nazar.
Tak hanya itu, selain pernah menyebut Setya Novanto sebagai sosok yang kebal hukum. Nazar juga kembali menuding ada pejabat KPK yang turut mengatur kasus.
"Kalau Hambalang ada Ade Rahardja yang menghalangi, itu kenapa tersangkanya (Anas) waktu itu lama. Kalau di e-KTP ini banyak yang lebih berkuasa dari Ade Rahardja, karena Chandra Hamzah saja sudah pernah terima uang dari e-KTP. Makanya, e-KTP ini luar biasa kekuasaan yang menahan. Padahal ini proyek mark-up uang negaranya Rp 2,5 triliun," beber Nazaruddin. (Mut)
"Saya ini sekarang posisinya terancam," ujar Nazaruddin usai diperiksa di gedung KPK terkait kasus pencucian uang pada saham Garuda, Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Lalu, siapakah pejabat yang mengancam dirinya? Nazar menyebut, Setya Novanto, Bendahara Partai Golkar yang kerap dikaitkan dalam kasus pengadaan proyek e-KTP.
"Novanto itu ancam saudara saya, apa yang saya diperiksa dia tahu semua. Apa kelakuan saya di Sukamiskin, dia tahu, dan kalau saya buka lagi proyek e-KTP, saya mau dibunuh dia," ungkap Nazar.
Tak hanya itu, selain pernah menyebut Setya Novanto sebagai sosok yang kebal hukum. Nazar juga kembali menuding ada pejabat KPK yang turut mengatur kasus.
"Kalau Hambalang ada Ade Rahardja yang menghalangi, itu kenapa tersangkanya (Anas) waktu itu lama. Kalau di e-KTP ini banyak yang lebih berkuasa dari Ade Rahardja, karena Chandra Hamzah saja sudah pernah terima uang dari e-KTP. Makanya, e-KTP ini luar biasa kekuasaan yang menahan. Padahal ini proyek mark-up uang negaranya Rp 2,5 triliun," beber Nazaruddin. (Mut)
