Kabar keinginan Nur Pamudji mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) cukup mengagetkan. Tiga minggu lalu, tepatnya pada 12 November 2013, Bos perusahaan listrik pelat merah itu mengirimkan pesan singkat atau SMS ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan soal keinginannya mundur dari jabatannya.
Kekecewaan Nur Pamudji muncul karena lima orang karyawan PLN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pindana korupsi pengadaan suku cadang Flame Turbin GT 2.1 & GT 2.2 di Pembangkit Belawan, Medan.
Advertisement
"Berikut isi pesan singkat Nur Pamudji kepada Dahlan Iskan:
"Kalau ada pegawai PLN yang nyolong, terima suap, korup, saya sendiri yang akan memborgolnya. Tapi pegawai yang kerja baik dan profesional, harus bisa kerja dengan tenang. Sebab itu Dirut PLN harus piawai melindungi para pegawainya dari persoalan hukum dan saya ikhlas mundur untuk digantikan oleh Dirut baru yang piawai tersebut agar para profesional di PLN bisa bekerja dengan tenang."
Namun keinginan Nur Pamudji ditolak oleh Dahlan. Orang nomor 1 di PLN dinilai orang yang jujur dan bersih sehingga masih pantas untuk dipertahankan.
"Dia orang paling jujur sampai saat ini. Kalau semua diginikan lalu siapa mau menggantikan, karena sekarang mencari orang yang bersih itu sulit," ungkap Dahlan.
Bagaimana kiprah Nur Pamudji membersihkan PLN dari korupsi dan suap?
Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Bambang Dwiyanto mengenal Nur Pamudji sebagai sosok yang tegas dan bersih. Sejumlah program telah diterapkan Nur Pamudji di PLN untuk melawan korupsi dan suap. Ada dua fokus yang diambil PLN yaitu dari sisi pelayanan pelanggan dan pengadaan.
"Pelayanan pelanggan potensi suap kecil, tapi langsung berdampak ke masyarakat," jelas Bambang saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (7/12/2013).
Untuk itu sejak tahun lalu, Nur Pamudji memutuskan untuk memperluas fungsi call center dari yang hanya menangani keluhan dan pelayanan tagihan, kini bisa digunakan untuk layanan penyambungan listrik dan tambah daya. Dengan mengurangi pertemuan tatap muka antara pegawai PLN dengan pelanggan maka aksi suap menyuap bisa dicegah.
"Kalau di pelayanan mengurangi pertemuan tatap muka antara peminta jasa dengan petugas. Sekarang pelanggan kalau mau pasang listrik tidak perlu datang, cukup akses call center 123, facebook, atau twitter," ungkap dia.
Nur Pamudji juga tak segan-segan untuk mencopot pegawainya yang tidak responsif terhadap keluhan pelanggan. " Waktu itu ada manajer rayon langsung dicopot gara-gara kurang responsif," ungkap dia.
Sementara dari sisi pengadaan, lanjut Bambang, potensinya korupsi memang sangat besar, mengingat investasi PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan bisa mencapai Rp 60 triliun per tahun.
Untuk itu, Nur Pamudji memotong mekanisme proyek yang sebelumnya dilakukan lewat perantara atau trader menjadi jual beli langsung dengan produsen.
"Biaya beli trafo bisa turun 50%, dari sebelumnya satu trafo Rp 110 miliar kini jadi Rp 50 miliar-Rp 60 miliar," terang Bambang.
Atas aksinya itu, Nur Pamudji dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi 2013 oleh Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA). Nur Pamudji tak sendiri, ada juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mendapatkan penghargaan itu.
Ketua Dewan Juri BHACA 2013, Betti Alisjahbana saat itu menyatakan Nur Pamudji dinobatkan karena upayanya untuk memberantas dan mencegah korupsi di tubuh PLN.
Betty dinilai memenuhi kriteria sebagai individu yang tidak korupsi dan mempunyai komitmen kuat membersihkan KKN di PLN. Nur Pamudji membersihkan PLN melalui program `PLN Bersih No Suap` yang bertujuan untuk memastikan terciptanya good corporate governance di perusahaan tersebut.
Nur telah mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa serta pelayanan pelanggan PLN "Dia mempunyai komitmen untuk menjadikan PLN sebagai perusahaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," jelas Betti. (Ndw)
