Rencana penggenangan waduk terbesar kedua di Indonesia, Waduk Jatigede, yang sudah dibangun di daerah Sumedang kembali molor. Pemerintah kali ini menargetkan penggenangan air dimulai pada akhir tahun 2014 atau mundur dua kali dari target semula Oktober 2013 dan Februari 2014.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan penundaan penggenangan ini diakibatkan masalah sosial yang belum terselesaikan hingga saat ini.
"Akhir tahun 2014 harus digenangi, kami harapkan sampai akhir tahun masalah sosial sudah selesai," ungkap Hatta usai Rapat Koordinasi di Gedung Menko, Jakarta, Senin (9/12/2013).
Rencananya rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait seperti Kementrian Pekerjaan Umum akan kembali digelar pekan depan.
Hatta mengatakan pemerintah tengah memberikan waktu bagi tim daerah yang dipimpin Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk melakukan pengkajian berbagai masalah baru yang muncul seperti relokasi warga yang berada di daerah genangan.
"Intinya adalah tim verifikasi BPKP, berapa kepala keluarga yang ada disitu, termasuk hak-haknya lah," katanya.
Seperti diketahui pembangunan dan penyelesaian masalah sosial di waduk Jatigede ini belum masuk di dalam APBN 2014, untuk itu pemerintah terus menggeber untuk bisa dibahas di DPR secepat mungkin.
"Karena ini menyangkut dana apbn, untuk menyelesaikan itu yang cukup besar, totalanya sekitar Rp 700 miliar, APBN 2014 kan sudah diketok. Makanya kan ini harus dibahas. bersama dpr , jadi satu minggu ini tim besama samsat akan mengkaji," jelas Hatta. (Yas/Shd)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan penundaan penggenangan ini diakibatkan masalah sosial yang belum terselesaikan hingga saat ini.
"Akhir tahun 2014 harus digenangi, kami harapkan sampai akhir tahun masalah sosial sudah selesai," ungkap Hatta usai Rapat Koordinasi di Gedung Menko, Jakarta, Senin (9/12/2013).
Rencananya rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait seperti Kementrian Pekerjaan Umum akan kembali digelar pekan depan.
Hatta mengatakan pemerintah tengah memberikan waktu bagi tim daerah yang dipimpin Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk melakukan pengkajian berbagai masalah baru yang muncul seperti relokasi warga yang berada di daerah genangan.
"Intinya adalah tim verifikasi BPKP, berapa kepala keluarga yang ada disitu, termasuk hak-haknya lah," katanya.
Seperti diketahui pembangunan dan penyelesaian masalah sosial di waduk Jatigede ini belum masuk di dalam APBN 2014, untuk itu pemerintah terus menggeber untuk bisa dibahas di DPR secepat mungkin.
"Karena ini menyangkut dana apbn, untuk menyelesaikan itu yang cukup besar, totalanya sekitar Rp 700 miliar, APBN 2014 kan sudah diketok. Makanya kan ini harus dibahas. bersama dpr , jadi satu minggu ini tim besama samsat akan mengkaji," jelas Hatta. (Yas/Shd)
