Liputan6.com, Ambon: Korban tewas pascakerusuhan di Ambon, Maluku, bertambah lima menjadi 31 orang. Kelima korban meninggal dunia setelah dirawat akibat terkena peluru tajam saat terjadi keributan di kawasan Takale, Ahad silam. Penduduk yang cedera juga bertambah mencapai 138 orang. Selasa (27/4) ini, puluhan pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Gereja Protestan Maluku (GPM) dipindahkan ke Baileo Oikumene karena daerahnya dinilai lebih aman. Sedangkan pasien yang tidak tertampung di RS Al Fatah, ditempatkan di Gedung Ashari.
Situasi keamanan di Ambon pada hari ini umumnya dilaporkan relatif kondusif. TNI dan Polri telah menurunkan pasukan tambahan masing-masing sebanyak empat satuan setingkat kompi untuk mengawasi daerah perbatasan atau di sekitar Takale, Waringin, dan Tugu Trikora. Penjagaan juga diperketat di tempat penampungan pengungsi [baca: Situasi Ambon Mencair]. Warga Takale ikut berjaga dengan memasang barikade di kampung masing-masing. Sesekali masih terdengar rentetan bunyi senjata api di daerah Waringin. Menurut penduduk setempat, bunyi letusan memang sering terdengar setelah kerusuhan kembali pecah.
Konflik massal di Kota Ambon mengundang reaksi keras dari tokoh agama. Tadi siang, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin dan 10 perwakilan agama bertemu jajaran kepolisian antara lain Wakil Bagian Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Polisi Suyitno Landung di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Para tokoh agama yang tergabung dalam Komite Indonesia untuk Agama dan Perdamaian itu menyerukan semua pihak di Ambon turut menciptakan perdamaian. Sebab, perpecahan akan membawa kerugian bagi masyarakat. Mereka juga meminta warga tidak terhasut pihak manapun yang ingin memecah belah persatuan.
Sayangnya perhatian dari pemerintah pusat dinilai kurang. Buktinya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim Hari Sabarno baru akan berangkat ke Ambon, besok, untuk meninjau lokasi. Padahal, kejadian berdarah itu sudah berlangsung sejak dua hari silam. Hari ini, Menko Polkam memang memimpin Rapat Koordinasi Bidang Polkam di Mabes TNI di Jakarta. Namun, dalam pertemuan tertutup tersebut dikabarkan tidak sedikit pun mengagendakan pembahasan soal Ambon. Rakor dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ad interim Bachtiar Chamsyah, Menko Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan sejumlah menteri non-Polkam.
Usai pertemuan, Hari Sabarno hanya mengaku telah meminta intelijen mencari dalang kerusuhan yang berasal dari luar Ambon. Sejauh ini, polisi baru menyimpulkan bahwa kericuhan merupakan dampak peringatan ulang tahun Republik Maluku Selatan (RMS) [baca: Kapolri: Kerusuhan di Ambon Akibat Provokasi RMS]. "Tugas kewajiban aparat keamanan untuk meneliti orang-orang yang punya kepentingan khusus, termasuk orang yang sengaja melakukan tindakan provokator juga harus diselidiki," kata Hari.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)
Situasi keamanan di Ambon pada hari ini umumnya dilaporkan relatif kondusif. TNI dan Polri telah menurunkan pasukan tambahan masing-masing sebanyak empat satuan setingkat kompi untuk mengawasi daerah perbatasan atau di sekitar Takale, Waringin, dan Tugu Trikora. Penjagaan juga diperketat di tempat penampungan pengungsi [baca: Situasi Ambon Mencair]. Warga Takale ikut berjaga dengan memasang barikade di kampung masing-masing. Sesekali masih terdengar rentetan bunyi senjata api di daerah Waringin. Menurut penduduk setempat, bunyi letusan memang sering terdengar setelah kerusuhan kembali pecah.
Konflik massal di Kota Ambon mengundang reaksi keras dari tokoh agama. Tadi siang, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin dan 10 perwakilan agama bertemu jajaran kepolisian antara lain Wakil Bagian Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Polisi Suyitno Landung di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Para tokoh agama yang tergabung dalam Komite Indonesia untuk Agama dan Perdamaian itu menyerukan semua pihak di Ambon turut menciptakan perdamaian. Sebab, perpecahan akan membawa kerugian bagi masyarakat. Mereka juga meminta warga tidak terhasut pihak manapun yang ingin memecah belah persatuan.
Sayangnya perhatian dari pemerintah pusat dinilai kurang. Buktinya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim Hari Sabarno baru akan berangkat ke Ambon, besok, untuk meninjau lokasi. Padahal, kejadian berdarah itu sudah berlangsung sejak dua hari silam. Hari ini, Menko Polkam memang memimpin Rapat Koordinasi Bidang Polkam di Mabes TNI di Jakarta. Namun, dalam pertemuan tertutup tersebut dikabarkan tidak sedikit pun mengagendakan pembahasan soal Ambon. Rakor dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ad interim Bachtiar Chamsyah, Menko Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan sejumlah menteri non-Polkam.
Usai pertemuan, Hari Sabarno hanya mengaku telah meminta intelijen mencari dalang kerusuhan yang berasal dari luar Ambon. Sejauh ini, polisi baru menyimpulkan bahwa kericuhan merupakan dampak peringatan ulang tahun Republik Maluku Selatan (RMS) [baca: Kapolri: Kerusuhan di Ambon Akibat Provokasi RMS]. "Tugas kewajiban aparat keamanan untuk meneliti orang-orang yang punya kepentingan khusus, termasuk orang yang sengaja melakukan tindakan provokator juga harus diselidiki," kata Hari.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)
