Penyelidikan dan penyidikan dalam kasus dugaan suap Pilkada Lebak yang menyeret Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, memberi dampak luas terhadap politik. Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai konstalasi politik di Provinsi Banten akan berubah pascapenangkapan Tubagus Chaeri Wardhana (TCW) alias Wawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Konstalasi politik 2014 di Banten akan banyak berubah terkait kasus korupsi ini," kata Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch, Ade Irawan di Tangerang, Selasa (10/12/2013).
Sebab, tak hanya Ratu Atut yang diperiksa KPK, tapi juga Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, yang merupakan istri Wawan.
"Keterlibatan sejumlah keluarga Ratu Atut Chosiyah dalam kasus yang kini ditangani KPK sangat mempengaruhi konstalasi politik di tahun 2014. Sebab, Atut diketahui merupakan bagian dari pengurus Partai Golkar," ujar Ade.
Ade menjelaskan, penyelidikan KPK terkait korupsi di Provinsi Banten tidak berhenti hanya kasus pilkada Lebak dan pengadaan alat kesehatan RSUD Tangerang Selatan. Melainkan, masalah infrastruktur dan beberapa kasus lainnya yang sudah dilaporkan masyarakat dan instansi lainnya kepada KPK.
"Banyak laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di Provinsi Banten. Jadi, kasusnya masih akan terus bergulir," ujarnya.
Berdasarkan penelitian ICW, banyak proyek di Provinsi Banten dikuasai perusahaan keluarga Ratu Atut. "Sangat banyak proyek yang dikerjakan oleh perusahaan keluarga," pungkas Ade. (Ant/Rmn/Ism)
[Baca juga: Kasus Suap MK, KPK Periksa Ratu Atut dan Airin Selasa Pagi]
"Konstalasi politik 2014 di Banten akan banyak berubah terkait kasus korupsi ini," kata Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch, Ade Irawan di Tangerang, Selasa (10/12/2013).
Sebab, tak hanya Ratu Atut yang diperiksa KPK, tapi juga Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, yang merupakan istri Wawan.
"Keterlibatan sejumlah keluarga Ratu Atut Chosiyah dalam kasus yang kini ditangani KPK sangat mempengaruhi konstalasi politik di tahun 2014. Sebab, Atut diketahui merupakan bagian dari pengurus Partai Golkar," ujar Ade.
Ade menjelaskan, penyelidikan KPK terkait korupsi di Provinsi Banten tidak berhenti hanya kasus pilkada Lebak dan pengadaan alat kesehatan RSUD Tangerang Selatan. Melainkan, masalah infrastruktur dan beberapa kasus lainnya yang sudah dilaporkan masyarakat dan instansi lainnya kepada KPK.
"Banyak laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di Provinsi Banten. Jadi, kasusnya masih akan terus bergulir," ujarnya.
Berdasarkan penelitian ICW, banyak proyek di Provinsi Banten dikuasai perusahaan keluarga Ratu Atut. "Sangat banyak proyek yang dikerjakan oleh perusahaan keluarga," pungkas Ade. (Ant/Rmn/Ism)
[Baca juga: Kasus Suap MK, KPK Periksa Ratu Atut dan Airin Selasa Pagi]
