Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku tidak tahu dengan penganggaran proyek pembangunan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bahkan Agus tahu proyek yang pengerjaannya kini terbengkalai itu justru dari media.
"Sebagai Menteri Keuangan baru menjabat Mei 2010, kami sebetulnya tidak pernah tahu Hambalang. Kami baru tahu ada pemberitaan terkait kasus Wisma Atlet," ujar Agus Marto saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Setelah mengetahui bahwa proyek senilai Rp 2,5 itu tersebut berkaitan dengan anggaran di kementeriannya, barulah Agus yang kini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia itu mempelajarinya.
Tak hanya itu, saat menjabat sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani, Agus mengaku pernah menerima nota berkaitan dengan anggaran tahun jamak proyek tersebut. "Pernah satu kali nota ke kami terkait Hambalang," kata Agus.
Menurutnya, nota dikirim dari Dirjen Anggaran Kemenkeu yang waktu itu dijabat Anny Ratnawati. Tapi dalam nota itu ada bentuk rekomendasi dari Dirjen Anggaran terkait dengan kontrak tahun jamak dan terkait proses anggaran.
"Dalam nota ada lembar disposisi, kami memilih bukan menyetujui tapi menyelesaikan," kata Agus yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar. (Mut/Ism)
"Sebagai Menteri Keuangan baru menjabat Mei 2010, kami sebetulnya tidak pernah tahu Hambalang. Kami baru tahu ada pemberitaan terkait kasus Wisma Atlet," ujar Agus Marto saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Setelah mengetahui bahwa proyek senilai Rp 2,5 itu tersebut berkaitan dengan anggaran di kementeriannya, barulah Agus yang kini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia itu mempelajarinya.
Tak hanya itu, saat menjabat sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani, Agus mengaku pernah menerima nota berkaitan dengan anggaran tahun jamak proyek tersebut. "Pernah satu kali nota ke kami terkait Hambalang," kata Agus.
Menurutnya, nota dikirim dari Dirjen Anggaran Kemenkeu yang waktu itu dijabat Anny Ratnawati. Tapi dalam nota itu ada bentuk rekomendasi dari Dirjen Anggaran terkait dengan kontrak tahun jamak dan terkait proses anggaran.
"Dalam nota ada lembar disposisi, kami memilih bukan menyetujui tapi menyelesaikan," kata Agus yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar. (Mut/Ism)
