Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyoroti berbagai aspek yang terjadi setelah era reformasi di Indonesia. Sedikitnya ada 4 ketidaknormalan yang terjadi pascareformasi.
"Ada 4 anomali yaitu anomali politik, anomali ekonomi, anomali sosial dan budaya, serta anomali otonomi," ujar Jenderal TNI Moeldoko saat menjadi pembicara di acara Forum Pemred, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Mengenai anomali politik, Moeldoko menyoroti terjadinya transisi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, anomali terjadi karena ada ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan realitas politik.
"Salah satu yang menonjol, keinginan untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga menoleransi bahkan terkesan mendorong lahirnya multipartai. Kondisi itu jelas di luar kebiasaan kelaziman ilmu politik," tuturnya.
Selain itu, Moeldoko juga menyoroti terkait mahalnya modal politik. "Politik menjadi sangat mahal dan menyebabkan persaingan kekuasaan hanya bisa diikuti orang-orang yang sudah memiliki tumpukan kapital dalam jumlah yang sangat besar," imbuh dia.
Dia juga menilai, aksi demo buruh termasuk anomali ekonomi. Aksi buruh cenderung reaktif sehingga menuai kecaman dari masyarakat. "Seperti menutup tol sebagai suatu solusi menyelesaikan kasus buruh. Dan ini berdampak sangat luar biasa," kata Moeldoko.
Seharusnya, lanjut Moeldoko, ada solusi tepat, yakni dengan melakukan perundingan. Namun, kadang perundingan jalan di tempat karena posisi buruh lemah di hadapan pengusaha.
"Dalam hal ini posisi pemerintah sangat diperlukan sebagai penengah dan pengawas pelaksana kesepakatan tersebut," paparnya.
Selanjutnya, Moeldoko menyoroti anomali sosial dan budaya. Ia membandingkan Indonesia dengan India dalam kasus perkosaan wanita. Di India, masyarakatnya reaktif ketika kasus perkosaan tersebut terbongkar. Namun, Indonesia dengan kasus yang sama, tidak menunjukkan reaksinya.
"Kita tenang-tenang saja, mengerikan negara ini," ucap Moeldoko.
Moeldoko tak sempat membahas anomali otonomi karena waktu yang diberikan tidak mencukupi. Di akhir, Panglima TNI itu meminta masyarakat Indonesia melihat anomali atau ketidakberaturan yang ada sebagai suatu peluang. "Kita harus terus maju. Siapa kita?"
"Indonesia," pekik ratusan peserta Forum Pemred. (Mvi/Mut)
"Ada 4 anomali yaitu anomali politik, anomali ekonomi, anomali sosial dan budaya, serta anomali otonomi," ujar Jenderal TNI Moeldoko saat menjadi pembicara di acara Forum Pemred, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Mengenai anomali politik, Moeldoko menyoroti terjadinya transisi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, anomali terjadi karena ada ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan realitas politik.
"Salah satu yang menonjol, keinginan untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga menoleransi bahkan terkesan mendorong lahirnya multipartai. Kondisi itu jelas di luar kebiasaan kelaziman ilmu politik," tuturnya.
Selain itu, Moeldoko juga menyoroti terkait mahalnya modal politik. "Politik menjadi sangat mahal dan menyebabkan persaingan kekuasaan hanya bisa diikuti orang-orang yang sudah memiliki tumpukan kapital dalam jumlah yang sangat besar," imbuh dia.
Dia juga menilai, aksi demo buruh termasuk anomali ekonomi. Aksi buruh cenderung reaktif sehingga menuai kecaman dari masyarakat. "Seperti menutup tol sebagai suatu solusi menyelesaikan kasus buruh. Dan ini berdampak sangat luar biasa," kata Moeldoko.
Seharusnya, lanjut Moeldoko, ada solusi tepat, yakni dengan melakukan perundingan. Namun, kadang perundingan jalan di tempat karena posisi buruh lemah di hadapan pengusaha.
"Dalam hal ini posisi pemerintah sangat diperlukan sebagai penengah dan pengawas pelaksana kesepakatan tersebut," paparnya.
Selanjutnya, Moeldoko menyoroti anomali sosial dan budaya. Ia membandingkan Indonesia dengan India dalam kasus perkosaan wanita. Di India, masyarakatnya reaktif ketika kasus perkosaan tersebut terbongkar. Namun, Indonesia dengan kasus yang sama, tidak menunjukkan reaksinya.
"Kita tenang-tenang saja, mengerikan negara ini," ucap Moeldoko.
Moeldoko tak sempat membahas anomali otonomi karena waktu yang diberikan tidak mencukupi. Di akhir, Panglima TNI itu meminta masyarakat Indonesia melihat anomali atau ketidakberaturan yang ada sebagai suatu peluang. "Kita harus terus maju. Siapa kita?"
"Indonesia," pekik ratusan peserta Forum Pemred. (Mvi/Mut)
