Sudah 68 tahun Indonesia merdeka, tapi kemajuan Nusantara tidak signifikan. Ketua DPR Marzuki Alie melihat ketidakmajuan karena tidak adanya kesamaan visi-misi antara Presiden dan 'raja-raja kecil'.
Raja kecil yang dimaksud Marzuki adalah gubernur atau kepala daerah, karena presiden tak bisa mengintervensi kebijakan mereka.
"Otonomi daerah telah melahirkan raja-raja kecil di daerah. Kita semi federal. Kadang-kadang presiden tidak mampu menyentuh mereka. Mau tidur, mau malas, alasan mereka dipilih rakyat," tutur Marzuki di acara Forum Pemred, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Yang paling bahaya, lanjut dia, bila apa yang dikerjakan presiden tidak sinkron dengan yang dikerjakan gubernur, bupati, dan walikota. Menurutnya, hal itu dapat menghilangkan uang yang demikian banyak untuk republik ini.
"Nah itu harus kita pikirkan, yang lain recehan. Visi itu dari presiden sampai walikota bagaimana bisa mengerucut mencapai kemerdekaan. Kalau itu tidak sinkron, waduh, negara ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, habis loh negara ini," tegasnya.
Walau demikian, politisi Partai Demokrat itu menilai, tidak ada yang perlu diubah dengan bangsa Indonesia. Hanya saja, perlu penambahan aturan agar bisa menjaga sinkronisasi.
"Ini harus kita perbaiki, kita NKRI tetap, harus diperbaiki tetap. Harus ada kewenangan yang mampu membuat presiden bisa menyentuh kepala negara bila jelas-jelas melanggar apa yang dicita-citakan presiden," tuturnya.
Sentil Gubernur
Dalam kesempatan ini pula, Marzuki juga menyentil seorang gubernur. Ia mengatakan ada seorang kepala daerah yang tidak mau menjalankan program presiden.
"Siapa? Adalah pokoknya. Dulu ada daerah yang bilang jangan laksanakan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Itu kan berarti melawan NKRI, apa sajalah. Harusnya kepala daerah jalankan dan buat rencana sinkron dengan pusat," imbuh Marzuki.
Padahal, sambung Marzuki, pemerintah telah melakukan musyawarah dari tingkat bawah ke atas. "Ada Musrenbangnas dari bawah ke atas. Artinya dari atas sudah buat mengerucut ke bawah. Harusnya yang bawah menyesuaikan," jelasnya. "Kita nggak percaya partai, tapi kita bicara negara," tandas Marzuki. (Mut/Ism)
Raja kecil yang dimaksud Marzuki adalah gubernur atau kepala daerah, karena presiden tak bisa mengintervensi kebijakan mereka.
"Otonomi daerah telah melahirkan raja-raja kecil di daerah. Kita semi federal. Kadang-kadang presiden tidak mampu menyentuh mereka. Mau tidur, mau malas, alasan mereka dipilih rakyat," tutur Marzuki di acara Forum Pemred, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Yang paling bahaya, lanjut dia, bila apa yang dikerjakan presiden tidak sinkron dengan yang dikerjakan gubernur, bupati, dan walikota. Menurutnya, hal itu dapat menghilangkan uang yang demikian banyak untuk republik ini.
"Nah itu harus kita pikirkan, yang lain recehan. Visi itu dari presiden sampai walikota bagaimana bisa mengerucut mencapai kemerdekaan. Kalau itu tidak sinkron, waduh, negara ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, habis loh negara ini," tegasnya.
Walau demikian, politisi Partai Demokrat itu menilai, tidak ada yang perlu diubah dengan bangsa Indonesia. Hanya saja, perlu penambahan aturan agar bisa menjaga sinkronisasi.
"Ini harus kita perbaiki, kita NKRI tetap, harus diperbaiki tetap. Harus ada kewenangan yang mampu membuat presiden bisa menyentuh kepala negara bila jelas-jelas melanggar apa yang dicita-citakan presiden," tuturnya.
Sentil Gubernur
Dalam kesempatan ini pula, Marzuki juga menyentil seorang gubernur. Ia mengatakan ada seorang kepala daerah yang tidak mau menjalankan program presiden.
"Siapa? Adalah pokoknya. Dulu ada daerah yang bilang jangan laksanakan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Itu kan berarti melawan NKRI, apa sajalah. Harusnya kepala daerah jalankan dan buat rencana sinkron dengan pusat," imbuh Marzuki.
Padahal, sambung Marzuki, pemerintah telah melakukan musyawarah dari tingkat bawah ke atas. "Ada Musrenbangnas dari bawah ke atas. Artinya dari atas sudah buat mengerucut ke bawah. Harusnya yang bawah menyesuaikan," jelasnya. "Kita nggak percaya partai, tapi kita bicara negara," tandas Marzuki. (Mut/Ism)
